Merdeka.com - Saat mendatangi Lapas Kerobokan Denpasar Bali, Komisi III DPR RI yang di pimpin langsung oleh Ketua Komisi, Azis Samsyudin, mengaku prihatin dengan situasi masalah yang sering terjadi di Lapas terbesar di Bali ini.

Dari mulai menggerakkan PSK online dari dalam Lapas, kasus penusukkan hingga pernah terjadi keributan yang berakhir dengan bakar-bakaran beberapa tahun lalu. Hal itu membuat Azis berharap Lapas Kerobokan dipindahkan ke lokasi baru di Nusapenida Klungkung Bali.

"Setidaknya, Lapas di Kerobokan ini sudah overload. Banyak dihuni napi narkoba. Bahkan ada yang sudah lebih dari dua kali residivis masuk lagi, gak da kapoknya. Untuk yang ini perlu tempat baru di pulau terpisah walau masih milik Bali seperti Nusapenida," ujar Azis, Selasa (26/5).

Katanya pertimbangan pemindahan dinilai karena Lapas Kerobokan sudah kurang layak. Sebab Lapas berada di tengah kota dan dekat dengan aktivitas wisatawan.

Dalam kunjungan kali ini, rombongan anggota Komisi III yang ikut dalam kunker tersebut, Daeng Muhammad (Fraksi PAN) Anggota Ria Atifa (Fraksi PDIP); Anggota Komisi III Andika Asbuning (Fraksi Golkar), Putu Sudiartana (Fraksi Demokrat), Supratman (Fraksi Gerindra), dan Akbar Faizal (Fraksi Nasdem).

Mereka disambut baik KaLapas, Sujonggo, Kakanwil Kemenkumham Gusti Kompyang Sujana, Kadiv Pas Nyoman Surya Putra, juga Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Anak Agung Sudana.

Rombongan Komisi III ini langsung menggelar rapat di ruang rapat Lapas Kelas II Kerobokan. Komisi III DPR RI, meminta masukan dari pihak KaLapas terkait perbaikan Lapas yang sudah dilakukan, juga masalah over kapasitas yang terjadi di Lapas Kerobokan. Juga meminta penjelasan terkait permasalahan kesalahan administrasi.

Terhadap permintaan itu, Kakanwil Kemenkumham Gusti Kompyang Sujana menyampaikan, pembangunan di Lapas hanya gedung kantor, tetapi prasarana belum memadai karena blok-blok sudah tidak layak dihuni serta alat penunjang tugas sudah tidak layak pakai dan kurang jumlahnya.

"Untuk masalah over kapasitas di Lapas sudah menjadi masalah klasik. Napi dan tahanan di Lapas kerobokan berjumlah sekitar 989 orang. Dimana kapasitas Lapas hanya 320 orang dimana banyak dihuni oleh tahanan dan napi narkotika sekitar 720 orang," ujarnya.

Sementara itu KaLapas Kerobokan, Sudjonggo mengungkapkan, kesalahan administrasi pada saat pembebasan tahanan disebabkan karena tidak sesuai standard operasi prosedur (SOP) dan pada saat dilakukan pemeriksaan, terdapat kelalaian yang dilakukan petugas.

"Kurangnya fasilitas IT yang ada di Lapas seperti sidik jari. Dimana, sekarang hanya ada pemindai sidik jari untuk pegawai Lapas. Dan database yang ada hanya dapat menampung sekitar 500 nama napi dan tahanan saja," katanya.

Menyoroti permasalahan salah pembebasan tahanan, Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsudin menegaskan, aparat Lapas harus lebih berhati–hati.

"Lapas kerobokan memang sudah tidak cocok berada di kota. Sebaiknya dipindahkan ke Nusapenida. Nah, dalam kesalahan administrasi, sebenarnya tidak ada alasan anggota yang berjaga tidak dalam keadaan tidak siap dan karena kurangnya fasilitas yang ada, manfaatkan lah fasilitas yang ada semaksimal mungkin," katanya.

Soal over kapasitas sudah bukan berita yang baru lagi. Untuk Lapas, sudah tidak layak berada di pusat kota. Aziz meminta Kalapas harus harus menemui gubernur untuk mengajukan pemindahan Lapas serta harus ada kerjasama. Tidak ada yang mengutamakan kepentingan pribadi.

"Sebagian besar penghuni Lapas adalah pelaku tindak pidana narkotika dan mengharapkan tidak ada lagi sindikat mafia narkoba sehingga perlu peran dari pihak Lapas. Juga permasalahan over kapasitas memang permasalahan klasik tetapi hal tersebut bukan menjadi kendala," ujarnya.