DPR Terima Enam Nama Calon Hakim Agung

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima enam nama calon hakim agung yang dikirimkan Komisi Yudisial (KY). Calon hakim agung tersebut akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan uji kelayakan dan kepatutan hakim agung akan dilakukan pada masa sidang ini.

"Selambat-lambatnya 30 hari setelah pertemuan ini proses di DPR kemudian dilakukan Komisi III penetapannya akan dilakukan setelah semua proses dilalui, fit n proper. Selambatnya tanggal 5 Februari 2020," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/11).

Enam nama yang dikirimkan merupakan hasil seleksi daring dengan total 75 pendaftar. Calon hakim yang lolos seleksi administrasi berjumlah 70 orang dengan rincian 44 hakim karir dan 26 non karir.

"Ini yang harus memang kami lakukan karena kebutuhan hakim agung sangat krusial," kata Puan.

MA Minta 11, KY Hanya Sanggup 6 Hakim

Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus mengatakan, Mahkamah Agung sesungguhnya meminta KY untuk mengisi 11 calon hakim agung yang kosong. Sebelas posisi yang dibutuhkan adalah tiga hakim agung kamar pidana, empat hakim agung kamar perdata, satu hakim agung kamar agama, satu hakim agung kamar tata usaha negara khusus pajak dan dua hakim agung kamar militer.

Serta formasi mengisi tiga hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung, enam hakim ad hoc hubungan industrial pada Mahkamah Agung. Namun KY baru menyanggupi mengisi enam posisi hakim.

"Kita menyampaikan ke DPR. Kami berharap apa yang sudah dilakukan KY, DPR bisa menyetujui semuanya sehingga kekosongan hakim agung bisa terpenuhi," kata Jaja.

Enam calon hakim agung tersebut adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin Pidana, Soesilo, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar Perdata Dwi Sugiarto, Panitera Muda Perdata Khusus pada Mahkamah Agung RI Perdata Rahmi Mulyati, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Agama Busra, Hakim Militer Utama DILMILTAMA Militer Sugeng Sutrisno, Wakil Ketua III Pengadilan Pajak bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim Tata Usaha Negara Sartono.