Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR: Tarif KRL Belum Saatnya Naik, Masyakarat Masih Berjuang Lawan Pandemi

DPR: Tarif KRL Belum Saatnya Naik, Masyakarat Masih Berjuang Lawan Pandemi KRL. ©2012 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Anggota Komisi V DPR F-PKS Suryadi Jaya Purnama berpendapat bahwa tarif dasar KRL Commuter Line belum saatnya dinaikkan. Sebab, masih banyak masyarakat susah imbas pandemi Covid-19.

"Tarif dasar KRL Commuter Line belum saatnya dinaikkan. Sebab saat ini masyarakat masih berjuang melawan pandemi Covid-19," katanya melalui keterangannya, Jumat (14/1).

Dia bilang, krisis yang terjadi akibat pandemi mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Selain itu, awal tahun ini sedang marak naiknya harga bahan-bahan pokok kebutuhan masyarakat.

"Padahal di sisi lain kenaikan upah pekerja khususnya di Jabodetabek sangat kecil nilainya," ujarnya.

Belum lagi, kenaikan UMP terjadi di DKI Jakarta sebesar Rp225.667 yang banyak diprotes kalangan pengusaha. Bahkan, Kabupaten Bogor dan Bekasi tidak mengalami kenaikan UMK sama sekali.

Menurutnya, bila tarif KRL dinaikkan, maka hal tersebut jelas memberatkan para pekerja di kawasan Jabodetabek yang menggunakan KRL sebagai transportasi utama.

"Dimana pada 22 hari kerja dalam sebulan setidaknya para pekerja yang pulang pergi menggunakan KRL harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp 88.000 untuk tarif dasar KRL saja," tuturnya.

Lebih lanjut, dia mencatat, bahwa Kementerian Perhubungan menggelontorkan Rp3,2 triliun lebih untuk mensubsidi pengguna kereta api pada tahun 2022. Belum lagi PMN juga telah diberikan pada PT.KAI sebesar Rp6,9 T pada akhir 2021.

Seharusnya PT Kereta Commuter Indonesia sebagai salah satu anak perusahaan di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang mengelola KA Commuter Jabodetabek dan sekitarnya turut mendapatkan manfaat dari besarnya dana yang diberikan oleh Pemerintah kepada PT.KAI.

"Dengan berbagai fakta diatas FPKS dengan tegas menolak rencana kenaikan tarif dasar KRL dari Rp 3.000 menjadi Rp 5.000, karena sangat memberatkan masyarakat," paparnya.

Tarif KRL Naik

Diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mengkaji rencana kenaikan tarif KRL Commuter Line yang berlaku April 2022.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, rencananya, ongkos KRL tersebut akan naik dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 untuk 25 Km pertama. Sedangkan 10 Km selanjutnya bakal dikenakan penambahannya biaya Rp1.000.

Kasubdit Penataan dan Pengembangan Jaringan Direktorat Lalu Lintas dan L Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Arif Anwar mengatakan, rekomendasi usulan kenaikan tarif merupakan hasil kajian kemampuan membayar (ability to payment) dan kesediaan pengguna untuk membayar (willingness to pay) kereta api perkotaan.

"Nah ini dari hasil survei tadi ini masih ada tahap diskusi juga. Kita akan usulkan penyesuaian tarif KRL kurang lebih Rp 2.000 pada 25 km pertama. Jadi kalau yang semula sebesar Rp3.000 untuk 25 Km ini jadi Rp5.000," terangnya, Rabu (12/1).

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Krisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri
Krisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri

Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Cukai Rokok Naik 10 Persen Mulai 1 Januari 2024, BPS: Bakal Berdampak ke Inflasi
Cukai Rokok Naik 10 Persen Mulai 1 Januari 2024, BPS: Bakal Berdampak ke Inflasi

Meski demikian, Amalia tidak menyebutkan besaran andil inflasi kenaikan cukai rokok hingga 10 persen di tahun ini.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Beras Bulog Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Wapres Minta Bawaslu Selidiki Dugaan Politisasi
Beras Bulog Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Wapres Minta Bawaslu Selidiki Dugaan Politisasi

Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Baca Selengkapnya
Dicurhati Emak-Emak Kondisi Becek, Gibran Janji Revitalisasi Pasar Minggu
Dicurhati Emak-Emak Kondisi Becek, Gibran Janji Revitalisasi Pasar Minggu

Selain revitalisasi, Gibran juga akan fokus mengendalikan harga bahan pokok apabila menjadi wakil presiden.

Baca Selengkapnya
Satgas Pangan Polri Beberkan Penyebab Harga Telur dan Daging Masih Tinggi Jelang Lebaran
Satgas Pangan Polri Beberkan Penyebab Harga Telur dan Daging Masih Tinggi Jelang Lebaran

Harga tinggi telur dan daging itu ditemukan Satgas Pangan Polri mengecek ketersediaan stok pangan di sejumlah pasar tradisional.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Harga Beras Naik: Bukan Cuma di Negara Kita, Negara Lain juga Mengalami
Jokowi soal Harga Beras Naik: Bukan Cuma di Negara Kita, Negara Lain juga Mengalami

Jokowi mengaku sudah memerintahkan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mencari beras dengan harga murah.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan

Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.

Baca Selengkapnya