DPR Targetkan Pengesahan RUU Pertanahan Pekan Depan
Merdeka.com - Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali berencana menjadwalkan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pertanahan pada 24 September 2019. Hal itu, kata dia dilakukan karena Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin RUU tersebut rampung pada September ini.
"Enggak, itu jadwal yang kita buat. Presiden mau September ini," kata Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).
Amali mengatakan, Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan sudah menyerahkan sepakat dan telah laporan ke Komisi II. Namun, laporan itu masih terus dipelajari.
"Sudah, Panja sudah menyerahkan ke komisi dan itu sudah selesai di Panja yang lalu itu (tanggal 9 September), sekarang Komisi. Kemudian ada yang masih mau minta waktu lagi mempelajari," ungkapnya.
Kendari demikian, Politikus Partai Golkar ini mengaku tidak ingin memaksakan RUU Pertanahan disahkan pada pekan depan. Menurutnya, jika para fraksi tidak setuju maka tidak perlu disahkan pekan depan.
"Rencananya begitu, tapi kalau masih belum ada kesepahaman ya sudah kita enggak usah," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan dapat segera diselesaikan sebelum masa jabatan pemerintahan ini berakhir. RUU ini menjadi penting untuk membenahi segala bidang persoalan tanah yang ada.
Wapres JK mengatakan, RUU ini nantinya akan menggantikan posisi Undang-Undang Pokok Agraria yang dibuat pada 1990 tahun lalu. Sebab, UU yang lama sudah tidak relevan di tengah perkembangan zaman saat ini. "Kita berusaha (disahkan dalam periode ini) Karena ini, jangan lupa, Undang-Undang inisiatif DPR. Itu sejak tiga tahun lalu," kata Wapres JK.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar membeberkan sampai pagi ini, dirinya sama sekali tidak menerima undangan dari KPU RI.
Baca SelengkapnyaBasuki juga memastikan acara peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus akan digelar di IKN.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin merahasiakan pilihannya dan bakal menyoblos pada 14 Februari mendatang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca SelengkapnyaPagi ini, KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaPrabowo-Gibran resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan capres dan cawapres Pemilu 2024 di KPU
Baca SelengkapnyaMenteri PUPR Basuki Hadimuljono harus semakin intensif melakukan peninjauan pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah sudah meminta Polri untuk bersiap dengan menghadirkan banyak petugas.
Baca Selengkapnya