DPR tak masalah dana desa untuk kesejahteraan guru PAUD

Merdeka.com - Anggota Komisi X DPR Krisna Mukti tak mempersoalkan apabila sebagian dana desa yang diberikan pemerintah dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru pendidikan anak usia dini (PAUD).

Menurutnya, sudah saatnya ada satu regulasi yang mengatur untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru PAUD di Indonesia.

"Jadi memang sudah waktunya ada regulasi yang jelas dari pemda setempat maupun dari pemerintah tentang kesejahteraan mereka. Kalau memungkinkan dianggarkan dari dana desa ya kenapa tidak," ujarnya di Palu, Sulawesi Tengah.

Saat ini 90 persen persoalan yang dikeluhkan guru dan tenaga pendidik anak usia dini adalah masalah kesenjangan sosial dan kesejahteraan. Menurutnya, kesejahteraan mereka berbeda dengan guru di taman kanak-kanak.

"Ada yang dibayar Rp 50.000 sebulan sekali atau Rp 200.000-300.000 per 3 bulan sekali. Kasihan kan," terangnya.

Namun begitu, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengingatkan supaya para pengelola PAUD juga turut berpikir untuk mensejahterakan guru dan tenaga pendidiknya.

"Tapi juga jangan lupa kita kembalikan ke pengelola PAUD nya. Sebaiknya jangan membuka PAUD kalau memang dari segi pendanaan tidak memungkinkan untuk menggaji guru-gurunya," pungkasnya.