DPR soal penutupan medsos: Pemerintah menuju kediktatoran gaya baru

Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengancam menutup akses sejumlah platform media sosial asing yang beroperasi di Indonesia. Alasannya, platform media sosial tersebut tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk menangkal konten-konten negatif.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan ancaman ini sama dengan semangat pemerintah dalam penerbitan Perppu Pembubaran Ormas. Politisi Gerindra ini menyebut pemerintah mulai memainkan kediktatoran gaya baru.

"Ini (ancaman tutup akses media sosial) semangat yang sama dengan Perppu Pembubaran Ormas. Pemerintah ini sedang menuju kediktatoran gaya baru," katanya usai mengisi diskusi dengan tema Cemas Perppu Ormas di Warung Daun Jalan Cikini Raya Nomor 26, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7).

Fadli berucap kemungkinan munculnya ancaman ini karena pemerintah merasa risih dengan ulah pengguna media sosial yang kerap menyerang pemerintah. Pengguna media sosial dianggap mengganggu pemerintah yang sedang melalukan konsolidasi kekuasaan.

"Sehingga ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Saya kira ini harus dilawan," tegasnya.

Kepada pemerintah, Fadli mengingatkan pentingnya media sosial bagi masyarakat. Saat ini, media sosial jadi ladang bagi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Jika media sosial ditutup maka masyarakat kehilangan tempat untuk memasarkan produk-produk kreatifnya.

"Media sosial ini jadi kebutuhan primer masyarakat. Seperti makan minum dan sebagainya. Jadi tidak bisa, hak untuk mendapatkan dan menggunakan ini dilarang pemerintah," pungkasnya.