DPR Soal KRI Nanggala-402 Hilang Kontak: Modernisasi Alutsista Kebutuhan Mendesak
Merdeka.com - DPR mendukung rencana Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang tengah mengupayakan modernisasi alutsista. Hal ini menyusul terjadinya hilang kontak kapal selam KRI Nanggala-402 saat latihan di perairan selat Bali.
Anggota Komisi I DPR Farah Puteri Nahlia menyampaikan, pemerintah perlu memprioritaskan agenda modernisasi alutsista. Termasuk mengevaluasi seluruh kegiatan dan penganggaran yang tidak berkaitan dengan tugas utama TNI sebagai alat pertahanan.
"Penguatan modernisaai alutsista TNI merupakan kebutuhan yang mendesak mengingat kondisi alutsista yang masih terbatas," tutur Farah dalam keterangannya, Kamis (22/4/2021).
Menurut Farah, pelaksanaan peremajaan alutsista tentunya menjadi bukti kepedulian pemerintah terhadap prajurit TNI baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. TNI dan Kementerian Pertahanan perlu mengevaluasi seluruh alutsista tua yang masih digunakan.
"Selain itu untuk menghindari musibah serupa, TNI perlu menghentikan untuk sementara pengoperasian kapal selam sejenis yakni KRI Cakra 401 hingga ada kepastian dan kesiapan yang sempurna dari kapal selam tersebut," jelas dia.
Farah berharap seluruh pihak terkait dapat segera menemukan kapal selam KRI Nanggala-402 berikut kru dengan kondisi selamat. Sementara untuk alutsista dengan tahun produksi 1980-an, sudah selayaknya diganti dengan yang lebih baru.
"Jangan sampai karena keterbatasan alutista, penggunaan alutista yang diduga telah obsolete menghambat tugas-tugas prajurit TNI dan bahkan membahayakan nyawa prajurit," Farah menandaskan.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pihaknya saat ini bersama TNI sedang menyusun masterplan untuk melaksanakan modernisasi alutsista. Hal tersebut seiring dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan pertahanan yang lebih baik.
"Ini sedang kita rampungkan, kita sedang menyusun, sedang memperbaiki. insyaAllah dalam 2-3 minggu ini, kita akan bersama dengan Panglima TNI dan kepala staf kita rampungkan dan akan kita sampaikan kepada bapak Presiden," ungkap Prabowo dalam konferensi pers di Bali, Rabu (22/4/2021).
Dia mengatakan pihaknya akan melakukan investasi yang lebih besar tetapi tanpa menggangu anggaran pembangunan kesejahteraan. Sebab itu pihaknya saat ini sedang merumuskan pengadaan alutsista untuk lebih tertib, lebih efisien.
"Kita memang perlu meremajakan alutsista kita. Banyak alutsista kita memang karena keterpaksaan dan karena kita mengutamakan pembangunan kesejahteraan kita belum modernisasi lebih cepat," beber Prabowo.
Sebab dia menilai saat ini kondisinya sudah mendesak. Perlu adanya modernisasi alutsista. Dia pun yakin dalam waktu dekat hal tersebut akan terlaksana.
"Sekarang mendesak kita harus modernisasi alutsista kita lebih cepat lagi dan kami yakin, saya yakin, bahwa dalam waktu dekat kelengkapan kita bisa modernisasi untuk tiga matra, darat laut dan udara," bebernya.
"Kita sedang dalam rangka akan melaksanakan modernisasi alutsista untuk tiga angkatan dan kita akan melakukan dengan suatu upaya komprehensif dan upaya yang seefisien mungkin. Kita ingin punya TNI yang andal," tambahnya.
Reporter: Nanda Perdana Putra
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaFirli Bahuri melalui kuasa hukumnya meminta penyidik Polri untuk menjadwal ulang pemeriksaan.
Baca SelengkapnyaAde Safri juga memastikan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri akan memenuhi panggilan penyidik di Bareskrim Polri, Rabu ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Albertina pun menyebut tidak menutup kemungkinan agenda sidang dapat berubah.
Baca SelengkapnyaAgenda sidang hari ini adalah mendengar keterangan saksi dan ahli dari KPU selaku termohon beserta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaWaketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaHanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen
Baca SelengkapnyaSaksi bernama I Gusti Putu Artha itu mengaku sudah mengundurkan diri sebagai saksi dari Partai NasDem.
Baca Selengkapnya