DPR sediakan alun-alun untuk dengar aspirasi rakyat

Merdeka.com - Para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana membuka alun-alun untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya. Tempat yang dinamakan sebagai alun-alun demokrasi ini dimaksudkan guna mewujudkan DPR yang kuat, aspiratif dan berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pimpinan DPR dalam rapat paripurna membentuk tim implementasi reformasi yang mencakup bidang Kedewanan, Sekretariat Jenderal atau sistem pendukung serta penguatan kelembagaan yang mencakupi sarana dan prasarana menuju kemandirian staf dan anggaran.

Sementara itu, dalam bidang penguatan kelembagaan akan dilaksanakan secara eksternal dan internal melalui tujuh tahapan. Pembangunan alun-alun demokrasi merupakan tahap pertama, sebagai plaza reformasi bagi publik.

"Alun-alun demokrasi akan menjadi tempat unjuk rasa dan penyampaian aspirasi publik terbesar di Indonesia. Maka pelaksanaan demonstrasi di alun-alun demokrasi tersebut sangat dilindungi sebagai mimbar kebebasan," kata Fahri dalam pidato peresmian pembangunan alun-alun di Kompleks Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (20/5).

Alun-alun seluas 20 hektar ini diharapkan bisa menjadi wadah bagi masyarakat agar bisa menyampaikan aspirasinya kepada dewan. "Sehingga dengan ini aspirasi antara dewan dan masyarakat bisa lebih dekat. Tapi kami tidak apa jika tetap diserang (di demo oleh masyarakat)," imbuh Fahri.

Selain pembangunan alun-alun, ada beberapa tahap lagi yang akan dilakukan oleh DPR untuk mewujudkan DPR yang kuat dan aspiratif. Yaitu membangun museum dan Perpustakaan yang akan menggunakan gedung bundar untuk menjadikan gedung tersebut sebagai cagar budaya.

Tahap ketiga, membangun jalan akses bagi tamu dan publik ke gedung DPR sehingga mempermudah tamu dan publik untuk mengunjungi fasilitas publik yang ada di DPR.

Tahap keempat, yaitu membangun visitor center yang akan dikelola sebagai aktifitas menerima pengunjung harian untuk menimba ilmu, berdiskusi, berwisata serta urusan lainnya dan harus berada di basement dalam area yang tertutup. Tahap kelima, pembangunan ruangan pusat kajian legislasi dan perancangan UU, pusat kajian APBN, pusat

kajian akuntabilitas keuangan negara dan pusat penelitian.

Tahap keenam, yaitu pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli yang standar. Pembangunan ruang tersebut berlaku sama untuk semua anggota dewan dan staf pendukung.

Tahap terakhir, integrasi kawasan, yaitu mengintegrasi tempat tinggal anggota dengan kantor kerja anggota yang secara umum akan menjadi ikon baru di Ibukota Negara. Tempat ini nantinya akan menjadi tujuan kunjungan, baik warga negara Indonesia maupun asing yang ingin mengetahui perjalanan bangsa Indonesia.