Merdeka.com - Komisi VIII DPR menggelar rapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hari ini. Dalam rapat itu mereka membahas anggaran tahun 2018 dan evaluasi penanganan bencana.

"Agenda BNPB untuk evaluasi 2018 termasuk evaluasi bencana-bencana tadi. Tapi 2019 mungkin dipacu dan dipicu oleh kasus-kasus maka mulai menyadari bahwa harus mulai fokus pada mitigasi," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/1).

Sodik mengatakan upaya mitigasi sangatlah diperlukan. Salah satunya dengan memperkuat alat-alat pada early warning system.

"Fokusnya ya early warning sistem diperkuat dengan diperkuat alat-alatnya. Kedua, masyarakat dilatih dan disosialisasikan. Contoh ya Palu sudah diwarning tapi tadi peduli," ungkapnya.

Di tempat yang sama, anggota Komisi VIII DPR Diah Pitaloka meminta BNPB menyusun manajemen pencegahan bencana untuk 2019. Menurutnya, BNPB perlu memilah jenis bencana dari kategori skala kecil hingga besar. Sebab, BNPB pernah memprediksi akan ada 2.500 bencana tahun ini.

"Kalau bencana yang besar apa kesiapan kita, kalau bencana kecil apa yang harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah apa yang harus dilakukan pemda. Nah ini manajemennya manajemen pencegahan bencana," ujar Diah.

Diah menjelaskan, perlunya pengelompokan tersebut. Semua itu dilakukan agar penanggulangan bencana bisa dilakukan dengan cepat.

"Jadi tidak nanti kalau ada bencana saling tunjuk lagi, enggak enak," tuturnya.

Lanjutnya, BNPB juga diminta untuk membuat gambaran penanggulangan bencana beserta kebutuhannya. Sehingga, DPR dapat mengetahui secata utuh dan bisa mengupayakan realisasi kebutuhan tersebut.

"Misalnya peralatan rusak untuk early warning sistem ini kondisinya bagaimana. Idealnya apa yang harus diperbaiki, kalau budget saya kira bisa disusul sesuai urgensinya dan bertahap. Operasional budget tahunan dan investasi untuk peningkatan kapasitas BNPB," ucapnya.

Politikus PDI Perjuangan juga menyoroti anggaran kebencanaan dalam APBD pemerintah daerah. Dia menyebut tidak semua Pemda mengalokasikan anggaran untuk membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Padahal kesadaran itu penting agar tidak semua bencana dilimpahkan ke BNPB.

"Jangan kalau ada bencana menurut saya enggak fair semua bebannya ada di BNPB karena namanya Badan Nasional Bencana. Jadi BNPB memang bukan satu-satunya kanalisasi persoalan bencana," tandasnya.