DPR rapat bahas jaminan hari tua BPJS, Menaker malah tidak hadir

Merdeka.com - Komisi IX DPR menggelar rapat bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Direksi BPJS guna membahas Jaminan Hari Tua (JHT) yang belakangan menjadi polemik. Namun sayang, dalam rapat ini Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri belum menampakkan batang hidungnya.

Rapat sedianya digelar pada Pukul 10.00 WIB yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf. Namun hingga Pukul 12.00 WIB, hanya direksi BPJS saja yang terlihat, Hanif belum terlihat dan belum diketahui alasan ketidakhadiran tersebut.

"Beberapa persentase nilai yang bisa diambil dalam pencairan dana JHT. Bagaimana teknis dan simulasinya, serta berapa lama masa transisi dari aturan lama ke aturan baru," kata Dede Yusuf di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/7).

Dede menyatakan rapat akan difokuskan pada pencarian solusi yang sesuai dengan harapan masyarakat, khususnya soal pencairan dana JHT yang dinilai terlalu lama yakni sampai 10 tahun. Padahal pada aturan sebelumnya syarat pengambilan dana hanya lima tahun masa kerja. Ramainya penolakan membuat pemerintah berinisiatif merevisi Peraturan Pemerintah ini.

Dalam revisi, nantinya diatur bagi pekerja yang dipecat atau tidak lagi bekerja bisa mencairkan dana JHT sebulan setelah kehilangan pekerjaannya. Namun dalam RDP ini, sempat beberapa kali mau ditunda karena ketidak hadiran Hanif.

"Kalau menteri tidak hadir, belum ada kejelasan, kami kira rapat ini tak bisa dilanjutkan," kata Anggota Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning.