DPR Pertanyakan Proses Keluarnya Izin Edar Vaksin AstraZeneca

Merdeka.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan izin edar darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin dari Oxford University itu. BPOM menyatakan vaksin tersebut aman dan efikasinya 62,10 persen. Seperti yang diketahui, vaksin tersebut sudah tiba di Indonesia pada 8 Maret 2021 lalu.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani mempertanyakan UEA vaksin AstraZeneca. Dia meminta pemerintah untuk memastikan proses penetapan izin penggunaan darurat vaksin AstraZeneca berjalan yang sesuai standar prosedur.

"Meskipun AstraZeneca diperoleh dengan skema COVAX WHO secara gratis, bukan berarti kita tidak perlu mempertimbangkan efikasi, kualitas dan kehalalannya. Semua harus transparan, jangan ada yang disembunyikan," katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/3).

Dia mengatakan, saat ini seluruh masyarakat dunia masih berperang melawan Covid-19 yang mana menurutnya taruhannya adalah nyawa rakyat dan keselamatan bangsa. Oleh sebab itu, politisi Fraksi PKS ini berharap, dengan penjelasan pemerintah yang transparan, maka tidak ada lagi masyarakat yang enggan divaksin karena meragukan vaksin Covid-19.

"Jika tidak ada uji klinis di Indonesia untuk Astra Zeneca, dari mana diperoleh tingkat efikasi 62 persen? Pemerintah perlu menjelaskan hal ini agar tidak menimbulkan keraguan masyarakat awam," tegasnya.

Netty mengapresiasi keputusan cepat pemerintah untuk menggunakan vaksin AstraZeneca. Namun, masyarakat juga perlu tahu dampak yang ditimbulkan setelah menerima vaksin gratis dari WHO itu.

"Kita perlu tahu apakah ada konsekuensi yang harus ditanggung negara akibat menerima skema COVAX WHO," tutupnya.

Dia berharap, proses pendatangan vaksin Astra Zeneca tidak ditunggangi kepentingan bisnis dan politis. Pemerintah juga diminta memastikan, dengan dikeluarkan UEA vaksin AstraZeneca maka bisa mempercepat proses vaksinasi nasional yang dinilai masih lambat.