Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR: Pencegahan Harus Dijadikan Program Nomor Satu untuk Hadapi Terorisme

DPR: Pencegahan Harus Dijadikan Program Nomor Satu untuk Hadapi Terorisme Situasi Mabes Polri pascapenembakan. ©Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Anggota Komisi III I Wayan Sudirta mendorong pencegahan aksi terorisme harus diutamakan selain penindakan. Pasalnya kata Wayan, jaringan terorisme merupakan jaringan hidup dengan sel kuat yang masuk melalui doktrinasi kuat dan terselubung.

"Keberhasilan menangkap tokoh-tokoh mereka tidak serta merta mematikan gerakannya. Untuk itu, tindakan pencegahan tetap harus dijadikan program nomor satu untuk menghadapinya," kata Wayan kepada wartawan, Kamis (1/4).

Menurut Wayan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus mendapatkan dukungan dari semua pihak dalam pencegahan terorisme.

Komisi III telah memberikan dukungan konkrit terhadap program pemberantasan terorisme dengan menaikkan jumlah anggaran bagi BNPT pada tahun 2021. Keputusan tersebut untuk mendukung program peningkatan sistem teknologi dan informasi sebagai upaya optimalisasi BNPT dalam memberantas terorisme.

"Terorisme itu ancaman luar biasa dalam kehidupan berbangasa dan bernegara untuk itu diperlukan langkah-langkah pencegahan dengan program yang luar biasa juga," katanya.

Dari sisi pencegahan dan pengungkapan, kata Wayan, sejauh ini sudah berjalan. Pada awal tahun, kepolisian sudah menangkap 19 terduga teroris di lima lokasi penangkapan, di tiga kabupaten berbeda.

“Kinerja pencegahan tersebut harus ditingkatkan dengan mengoptimalkan media digital. Kedua hal ini sudah mengcover sisi pencegahan dan pengungkapan. Hanya saja sekali menurut saya, yang terpenting adalah pencegahan terhadap aksi jaringan terorisme ini harus dilakukan secara massif dan melibatkan seluruh elemen bangsa dan tokoh-tokoh masyarakat," pungkasnya.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sepanjang 2023, Kepala BNPT: 148 Teroris Ditangkap
Sepanjang 2023, Kepala BNPT: 148 Teroris Ditangkap

Penangkapan teroris itu berjalan linier dengan menurunnya aksi terorisme di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
21 Agustus Hari Peringatan dan Penghargaan Korban Terorisme, Berikut Sejarahnya
21 Agustus Hari Peringatan dan Penghargaan Korban Terorisme, Berikut Sejarahnya

Aksi terorisme memberi dampak buruk, maka setiap 21 Agustus ditetapkan Hari Peringatan dan Penghargaan Korban Terorisme

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Sudah Ingatkan Potensi Korupsi Timah: Angkanya Fantastis
Komisi III DPR Sudah Ingatkan Potensi Korupsi Timah: Angkanya Fantastis

Politikus Partai Gerindra tersebut juga mengungkap bahaya dari korupsi SDA yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Ingin  Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN
Komisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN

Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun

Baca Selengkapnya
Beda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP
Beda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP

Hasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara

Komisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.

Baca Selengkapnya