DPR Nilai Tak Ada Diplomasi untuk Kelompok Separatis Bersenjata di Papua

Merdeka.com - Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengaku bertanggungjawab atas peristiwa penyerangan dan pembunuhan satu anggota TNI dan karyawan PT Istaka Karya. Motif penyerangan karena menganggap pembangunan di Papua sebagai penjajahan. Mereka menyatakan tidak akan menyerah pada TNI-Polri dan pemerintah Indonesia,

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Satya Wira Yuda meminta pemerintah dan penegak hukum pemerintah tak boleh ragu untuk mengambil tindakan. Sebab, Indonesia sedang berhadapan dengan kelompok separatisme.

"Berarti kita sudah berhadapan dengan kelompok separatisme, yang ingin memisahkan Papua dengan NKRI. Maka pemerintah harusnya tidak boleh ragu-ragu karena ini sudah menyangkut masalah kedaulatan negara. Terlebih sudah ada korban yang cukup banyak," kata Satya kepada Merdeka.com, Jumat (7/12).

Satya menilai, jika kondisinya memang demikian militer yang harus menangani masalah ini. Sehingga proses diplomasi sudah sulit dilakukan.

"Betul apalagi mereka bersenjata dan sudah tidak bisa dilakukan diplomasi," kata dia.

Politisi Partai Golkar ini menyarankan Komnas HAM untuk turut membantu polisi dan TNI. Misalnya melakukan pendekatan diplomatis.

"Komnas HAM bisa membantu TNI Polri untuk melakukan diplomasi kepada mereka. Kalau jelas-jelas mereka itu separatisme karena ingin memisahkan dari NKRI maka pemerintah harus bersikap untuk menghindari adanya korban-korban berikutnya," kata dia.