DPR nilai lapas penuh napi narkoba karena kegagalan BNN

Merdeka.com - Membludaknya Lembaga Permasyarakatan (Lapas) di Indonesia bukanlah isapan jempol. Bahkan pemerintah kewalahan mengatasi permasalahan tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon Junaidi Mahesa menilai, membludaknya lapas lantaran gagal program pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengatasi hal tersebut. Bahkan dirinya mencatat, lebih dari 60 persen lapas karena banyaknya narapidana ataupun terpidana kasus narkoba.

"Ini berhubungan dengan over kapasitas Lapas. 60-70 persen over kapasitas lapas sumbernya dari narkoba. Merujuk pada over kapasitas itu berarti tahap pencegahan BNN gagal," ujar Desmon dalam sebuah diskusi di Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (25/8).

Selain itu, dirinya mengakui bahwa permasalahan tersebut terkait dengan anggaran yang cukup besar untuk aspek pencegahan.

"Ada persoalan kami di Komisi III pada proses penganggaran. Anggaran BNN tiap tahun selalu ditambah. Dari APBN tahun anggaran 2010 hingga tahun 2015 saja biaya pembangunan ini mencapai angka Rp 4,233 triliun. Sedang untuk tahun 2016 pembangunan penjara menelan biaya sebesar Rp 715 miliar," bebernya.

Dalam menyelesaikan permasalahan kelebihan kapasitas ini tentunya bukan hanya tanggung jawab pihak BNN. Kementerian Hukum dan HAM selaku lembaga yang menaungi lapas di seluruh Indonesia juga terbebankan masalah itu.

"Ini masalah kita bersama yang harus diselesaikan," pungkasnya.