Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan persoalan kelebihan kapasitas hingga pungutan liar yang terjadi di Rutan Sialang Bungkuk, Riau merupakan masalah klasik. Pemerintah dinilai belum menunjukkan langkah konkret untuk mengatasi masalah tersebut.

"Nah dalam soal bagaimana problem klasik kekurangan sipir ini diatasi belum kelihatan ikhtiar yang jelas dari jajaran lapas kita," kata Arsul saat dihubungi, Senin (8/5).

Seharusnya, kata Arsul, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menjalin kerjasama dengan Polri untuk melakukan pengawasan di Lapas.

"Misalnya, mengembangkan kerjasama antara kementerian atau kelembagaan yang bersifat permanen antara Kemenkum-HAM dan Polri," jelasnya.

Arsul melihat, kerjasama Kemenkum-HAM dan Polri belum terlihat. Misalkan, Kepolisian menempatkan anggotanya secara tetap di Lapas-lapas, terutama di jam-jam rawan pada siang hari.

"Kan pada umumnya lapas ada di lingkaran ibu kota provinsi, kabupaten dan kota. Nah belum kelihatan misalnya bagaimana kepolisian di masing-masing tempat itu diminta untuk turut menempatkan beberapa petugas kepolisian secara tetap di LP untuk menjaga," tegas Arsul.

DPR diklaim telah mengusulkan rencana ini kepada pemerintah. Menkum-HAM Yasonna Laoly, lanjutnya, pernah menggagas pengalihan tugas anggota TNI dan Polri menjadi petugas Lapas. Usulan ini untuk mengantisipasi masalah kekurangan petugas di Lapas. Namun, rencana ini tidak ditindaklanjuti.

"Tahun 2015 lalu Menkum-HAM sudah menggagas untuk alih status anggota Polri dan atau TNI menjadi petugas lapas untuk atasi kekuarangan itu dengan petugas yang siap bertugas," pungkasnya.

Sebelumnya, Polda Riau telah mengungkapkan adanya permasalahan yang memicu kaburnya ratusan tahanan Rutan Sialang Bungkuk pada Jumat (5/5). Dalam keterangan kepolisian, bahwa tahanan, khususnya Blok B dan C, berunjuk rasa karena tidak mendapatkan pelayanan yang baik.

Mereka akhirnya membuat kericuhan dan mendobrak pintu setinggi tiga meter bagian samping kanan rutan, lalu kabur. Rutan kelebihan kapasitas penghuni karena yang seharusnya hanya bisa menampung 361 tahanan, namun kenyatannya berisi 1.870 orang. Dalam satu sel yang seharusnya hanya 10-15 orang namun diisi 30 orang.