DPR Minta Sindikat Perdagangan Orang Melibatkan Oknum Pemerintah-Aparat Diusut Tuntas

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta sindikat dan jaringan perdagangan orang dibongkar tuntas. Hal itu menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan sindikat perdagangan orang melibatkan oknum pemerintah, oknum aparat hingga pihak swasta.

"Apalagi jaringan tersebut kata pak Mahfud melibatkan aparat pemerintah dan pihak swasta. Ini tentu akan sangat berbahaya," kata Saleh saat dihubungi merdeka.com, Jumat (7/4).

Dia mengatakan, Komisi IX DPR sudah mendengar desas-desus jaringan perdagangan orang melibatkan oknum pemerintah dan aparat. Sehingga, dengan adanya pernyataan Mahfud MD menjadi celah untuk membongkar jaringan tersebut.

"Ini pernyataan pak Mahfud. Bukan orang sembarangan. Selama ini, kita hanya mendengar desas-desus. Nah, kalau pak Mahfud yang bicara, isinya tentu dapat dipertanggungjawabkan," ujar dia.

"Mestinya, sindikat perdagangan orang tersebut akan mudah ditangkap. Sebab, pemerintah sudah tahu para pemainnya. Dan desas-desus itu sudah lama beredar. Tetapi, kenapa sampai sekarang belum bisa dibongkar?" sambung Ketua Fraksi PAN DPR itu.

Lebih lanjut, dia berharap kewenangan dan otoritas yang dimiliki Mahfud MD, bisa ditindak dengan sangat cepat. Dan dia meyakini semua pihak akan mendukung.

"Pak Mahfud bicara di seminar yang diselenggarakan BP2MI. Itu formal dan resmi. Bergerak dari narasi yang disampaikan itu, mesti ada aksi. Aparat penegak hukum dan pihak terkait bisa dikerahkan semua. Dan itu ada di bawah koordinasi pak Mahfud sebagai Menko Polhukam," imbuh dia.

Mahfud MD Ungkap Modus Perdagangan Orang Melibatkan Oknum Aparat dan Pemerintah

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan sindikat perdagangan orang di Batam, Kepulauan Riau, terkoordinasi dengan baik. Dia menyebut sindikat dan jaringan tersebut melibatkan oknum pemerintah, oknum aparat hingga pihak swasta.

Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat menjadi keynote speech pada seminar yang diselenggarakan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Batam, dalam kunjungan kerja pada Kamis (6/4).

"Sindikat dan jaringan perdagangan orang di Batam bukan orang biasa karena terkoordinasi dengan baik dan melibatkan oknum pemerintah, oknum aparat, dan pihak swasta," kata Mahfud melalui keterangan resmi, Jumat (7/4).