DPR minta pemerintah verifikasi kasus pelanggaran HAM di Papua

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai Pemerintah belum memperhatikan secara serius kondisi keamanan di Indonesia, terlebih adanyapelanggaran HAM di Papua.Berdasarkan informasi yang diterima dari Komnas HAM, kata dia, diduga terjadi serangkaian pelanggaran HAM selama Pemerintahan Jokowi-JK.

"Kami menerima Info dari Komnas HAM, dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah terjadi berbagai peristiwa pelanggaran HAM, penangkapan, penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap setidaknya 700 orang Papua," kata Dasco kepadamerdeka.comdi Jakarta, Rabu (30/3).

"Data tersebut memang cenderung bombastis, namun perlu diingat bahwa Komnas HAM adalah institusi negara. Pemerintah harus memverifikasi dan menindaklanjuti temuan Komnas HAM tersebut," sambungnya.

Menurut dia, kondisi keamanan di Papua saat ini tidak terlepas dari kesalahan treatment yang sudah terjadi sejak lama. Pendekatan keamanan yang diterapkanselama ini memang memperbesar resiko terjadinya pelanggaran HAM. Kasus-kasus lama yang tidak tuntas diusut menyisakan kekecewaan dan bahkan dendam bagi masyarakat yang menjadi korban.

"Dalam kondisi seperti ini situasi papua seperti api dalam sekam, setiap saat bisa muncul dan berkobar," bebernya.

Adanya rencana Pemerintah menuntaskan masalah HAM di Papua sangat disambut baik oleh Dasco. "Kami mengapresiasi pernyataan Menko Polhukam yang akan menuntaskan 16 kasus HAM Papua dalam waktu satu tahun, supaya masyarakat tenang memang harus ada tenggat waktu penyelesaian, prinsipnya ada kepastian," tukasnya.

"Yang tak kalah penting, saat ini kami berharap pemerintah mengambil langkah-langkah konkret untuk menciptakan tanah Papua damai dan aman serta melaksanakan pembangunan berbasis HAM," pungkas politisi Gerindra ini.