DPR minta pemerintah kawal negosiasi perusahaan dengan Abu Sayyaf

Merdeka.com - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengakui bahwa di awal penyanderaan 10 WNI, kelompok Abu Sayyaf sudah membuka komunikasi dengan pihak perusahaan para WNI tersebut bekerja. Namun jika nantinya perusahaan menebus sandera tersebut, maka pemerintah harus mengawalnya.

"Nanti yang dilakukan ketika kesepakatan ada, maka pemerintah melakukan pendampingan, pengawalan agar pembebasan sandera ini bisa berlangsung secara lancar dan aman," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/4).

‎Namun sejauh ini, menurut Politikus PKS ini, pemerintah tidak pernah memikirkan pengumpulan dana negara untuk menebus sandera tersebut. Meski begitu, pemerintah tetap melakukan berbagai upaya untuk membebaskan sandera.

"Jadi yang memberikan tebusan ini bukan pemerintah. Karena negosiasi ini adalah antara pihak Abu Sayyaf grup dengan pihak perusahaan. Pemerintah tidak mengambil opsi membayar tebusan dari uang negara. Tapi mendorong terus komunikasi antara pihak perusahaan dengan pihak Abu Sayyaf," tuturnya.

Maka dari itu, Mahfudz mengaku komisi I DPR terus mendesak agar Menlu melakukan upaya diplomasi. Selain itu, Menlu diminta terus menginformasikan perkembangan negosiasi antara perusahaan dengan Abu Sayyaf.