DPR dukung pemerintah utamakan negosiasi bebaskan 10 WNI disandera

Merdeka.com - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiq mendukung upaya pemerintah yang memilih opsi negosiasi kepada kelompok Abu Sayyaf yang menyandera 10 WNI di Filipina. Menurut dia, opsi ini sangat penting demi keselamatan kesepuluh sandera tersebut.

"Saya setuju dengan posisi sikap Kemlu yang memprioritaskan keselamatan 10 WNI. Yang artinya proses pembebasan sandera tanpa ada akibat membahayakan jiwa mereka," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4).

Menurut dia, pemerintah harus tetap menjalin koordinasi dengan Filipina terkait opsi negosiasi ini. "Yang penting pemerintah Indonesia dan Filipina harus terus berkoordinasi," lanjutnya.

Terkait sikap perusahaan kesepuluh WNI yang menyiapkan uang tebusan kepada kelompok Abu Sayyaf, Mahfudz menyatakan, pemerintah harus tetap mengawali jalannya proses penebusan ini.

"Jadi negosiasi perusahaan adalah satu dari beberapa opsi yang diproses. Pihak pemerintah juga harus terus mendampingi pihak perusahaan dalam proses negosiasi," pungkas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk membebaskan 10 awak kapal asal Indonesia yang disandera oleh kelompok garis keras Abu Sayyaf di Filipina. Untuk membebaskan 10 WNI itu, opsi dialog akan dikedepankan oleh pemerintah Indonesia.

"Opsi dialog tetap dilakukan, untuk menyelamatkan yang disandera," kata Jokowi usai menonton babak pertama final Bhayangkara di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (3/4).

Jokowi juga telah meminta Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi terbang ke Filipina untuk melakukan koordinasi dengan pemerintahan Filipina.

Meski demikian, Jokowi menegaskan telah menginstruksikan pasukan TNI untuk bersiaga di daerah terdekat dengan Filipina, yaitu di Tarakan, Kalimantan Utara.

"Kita juga sudah menyiapkan pasukan reaksi cepat kita di Tarakan, terus saya pantau terus. Baik mulai latihan, mulai simulasi kalau diperlukan. Tetapi kalau masuk negara lain harus ada izin dan memang kesulitannya kemarin dilaporkan dari Menteri Luar Negeri menjadi satu saya kontak harus ada izin dari parlemen nah ini yang masih belum," ujarnya.