DPR Dorong Percepatan Vaksin Merah Putih agar Tak Tergantung pada Negara Lain

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mengupayakan percepatan dalam pengembangan vaksin Covid-19 Merah Putih. Saran ini menyusul pengakuan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bahwa program percepatan vaksinasi Covid-19 terkendala stok vaksin yang tersedia. Vaksin Merah Putih diyakini akan mampu mengubah peta percepatan program vaksinasi di Indonesia.

"Pemerintah diharapkan dapat melakukan upaya-upaya percepatan untuk mendukung hadirnya vaksin Merah Putih. Sebab, dengan vaksin Merah Putih, ketergantungan kita pada (vaksin Covid-19) negara lain dapat teratasi," ujar Saleh kepada Liputan6.com, Selasa (27/7).

Saleh mendorong pemerintah mengalokasikan tambahan dana pada kelompok riset vaksin Merah Putih. Hal ini begitu diperlukan di mana situasi Indonesia saat ini tengah berada pada darurat kesehatan.

"Karena itu, harus ada keringanan-keringanan yang diberikan kepada lembaga dan para peneliti. Selain itu, dukungan anggaran yang memadai juga sangat diperlukan. Dengan begitu, penelitian yang sedang dilaksanakan tidak ada kendala," sarannya.

Ketua Fraksi PAN itu minta supaya izin edar vaksin Merah Putih nantinya tidak dipersulit. "Jangan ada kesan saling mempersulit. Vaksin bangsa lain saja kita percaya, ya mestinya vaksin merah putih yang lahir di Indonesia harus lebih dipercaya lagi," pesan dia.

Di samping itu, dia menyarankan agar pemerintah melakukan pendekatan yang lebih intens ke negara-negara produsen vaksin. Diharapkan Indonesia menjadi negara yang diprioritaskan untuk menerima vaksin Covid-19 ketimbang negara lain.

Demi Target Herd Immunity

Saleh menerangkan bahwa dari sekitar 273 juta rakyat Indonesia, diperlukan 70 persen dari total penduduk yang harus divaksin untuk bisa tercapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Angka itu setara dengan setidaknya 181,5 juta orang.

"Kalau dua kali suntikan, makanya jumlahnya mencapai 363 juta dosis. Ditambah lagi dengan buffer stock-nya sekitar 15 persen. Maka kebutuhan Indonesia mencapai 426 juta dosis," terangnya.

Dengan kebutuhan sebanyak itu, lanjut Saleh, tentu saja pemerintah mesti memutar otak agar niat untuk menciptakan herd immunity lewat vaksinasi dapat terpenuhi.

"Ini pasti jadi kendala. Dengan kebutuhan sebanyak itu, pemerintah harus putar sana sini mencari vaksin. Tidak heran jika selain Sinovac, pemerintah juga mengupayakan vaksin Sinopharm, Astrazeneca, Moderna, dan Pfizer. Tentu tidak tertutup kemungkinan merek-merek lainnya," pungkasnya.

Reporter: Yopi Makdori