Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR desak pemerintah usut bendera OPM berkibar di KJRI Australia

DPR desak pemerintah usut bendera OPM berkibar di KJRI Australia Fadli Zon. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah harus mewaspadai pihak-pihak yang memanfaatkan masalah bilateral antara Indonesia-Australia untuk melancarkan gerakan separatis. Pernyataan ini menyusul pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) di kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Melbourne, Australia.

"Insiden-insiden ini saya kira harus dicermati waspadai karena ini mungkin bagian dari satu skenario yang mau mengambil satu kesempatan di saat kita memgalami berbagai masalah," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/1).

Pemerintah diminta mencari akar masalah dari dugaan upaya separatis yang dilakukan pendukung OPM tersebut. Menurutnya, aksi separatis pendukung OPM itu terjadi karena banyak faktor.

"Saya kira upaya-upaya untuk disintegrasi negara kita itu bukan sekedar faktor internal tapi juga eksternal. Jadi pemerintah harus betul-betul fokuskan diri dalam persoalan Papua ini," tegasnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga harus memastikan dugaan keterlibatan pihak Australia untuk mengganggu posisi Papua di Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus menagih penjelasan dari otoritas Australia terkait integritas teritorial Indonesia.

"Kita harus minta penjelasan dari Australia dan komitmen dari Australia dalam hal menyangkut integritas wilayah Indonesia jangan ikut campur," pungkasnya.

Sebelumnya, kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne, Australia diterobos masuk oleh pria tak dikenal. Lelaki itu memanjat tembok dan naik ke atap lalu memajang bendera Bintang Kejora khas Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Aksi tersebut terekam dalam video berdurasi 2 menit 36 detik, yang diunggah akun Izzy Brown, Jumat (6/1). Dalam akun Facebook pribadinya, Izzy memang kerap mengunggah status berisi dukungan terhadap OPM.

(mdk/rhm)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ekspresi Desy Ratnasari di DPR, Melotot Jawab Usulan Pemerintah Soal Banjir Dalam RUU DKJ

VIDEO: Ekspresi Desy Ratnasari di DPR, Melotot Jawab Usulan Pemerintah Soal Banjir Dalam RUU DKJ

Pemerintah mengusulkan agar masalah perubahan iklim bukan isu tunggal dalam bidang sumber daya alam

Baca Selengkapnya
VIDEO: AHY Blak-blakan Kata-Kata Presiden Jokowi Yakinkan Dirinya Terima Jabatan Menteri

VIDEO: AHY Blak-blakan Kata-Kata Presiden Jokowi Yakinkan Dirinya Terima Jabatan Menteri

Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kompleks Parlemen Senayan

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
OJK Mau Pangkas 500 BPR, Ketua LPS: Kita kan Kaya, Punya Cukup Dana Bayar Klaim Simpnan

OJK Mau Pangkas 500 BPR, Ketua LPS: Kita kan Kaya, Punya Cukup Dana Bayar Klaim Simpnan

Purbaya menilai, jika OJK melakukan pemangkasan dari 1.500 BPR menjadi 1.000 BPR dalam waktu serentak, dia lebih mengkhawatirkan pihak OJK.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Istana Buka Suara Panas Soal Pemakzulan Presiden Jokowi di Tahun Pemilu 2024

VIDEO: Istana Buka Suara Panas Soal Pemakzulan Presiden Jokowi di Tahun Pemilu 2024

Mekanisme pemakzulan presiden sudah diatur dalam konstitusi. Mulai dari DPR, Mahkamah Konstitusi maupun MPR.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!

Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!

Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR

Baca Selengkapnya
OJK Kembali Cabut Izin 4 BPR, Ini Alasannya

OJK Kembali Cabut Izin 4 BPR, Ini Alasannya

Dian mengatakan OJK masih akan menutup sisa BPR yang bermasalah di tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Komisi XI Ingatkan OJK, Hati-hati Buka Izin Pendaftaran Pinjol

Komisi XI Ingatkan OJK, Hati-hati Buka Izin Pendaftaran Pinjol

OJK menyebut akan mencabut moratorium perizinan terhadap entitas pinjol baru yang khusus bergerak di sektor produktif dan UMKM.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Anggota DPR Keras Depan Menpora: Disuruh Berprestasi Tapi Kaki Diikat, Tak Bisa Lari!

VIDEO: Anggota DPR Keras Depan Menpora: Disuruh Berprestasi Tapi Kaki Diikat, Tak Bisa Lari!

Anggota Komisi X DPR mengkritisi kebijakan internal Kemenpora mengenai automatic adjustment

Baca Selengkapnya