DPR desak pemerintah usut bendera OPM berkibar di KJRI Australia
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah harus mewaspadai pihak-pihak yang memanfaatkan masalah bilateral antara Indonesia-Australia untuk melancarkan gerakan separatis. Pernyataan ini menyusul pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) di kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Melbourne, Australia.
"Insiden-insiden ini saya kira harus dicermati waspadai karena ini mungkin bagian dari satu skenario yang mau mengambil satu kesempatan di saat kita memgalami berbagai masalah," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/1).
Pemerintah diminta mencari akar masalah dari dugaan upaya separatis yang dilakukan pendukung OPM tersebut. Menurutnya, aksi separatis pendukung OPM itu terjadi karena banyak faktor.
"Saya kira upaya-upaya untuk disintegrasi negara kita itu bukan sekedar faktor internal tapi juga eksternal. Jadi pemerintah harus betul-betul fokuskan diri dalam persoalan Papua ini," tegasnya.
Lebih lanjut, pemerintah juga harus memastikan dugaan keterlibatan pihak Australia untuk mengganggu posisi Papua di Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus menagih penjelasan dari otoritas Australia terkait integritas teritorial Indonesia.
"Kita harus minta penjelasan dari Australia dan komitmen dari Australia dalam hal menyangkut integritas wilayah Indonesia jangan ikut campur," pungkasnya.
Sebelumnya, kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne, Australia diterobos masuk oleh pria tak dikenal. Lelaki itu memanjat tembok dan naik ke atap lalu memajang bendera Bintang Kejora khas Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Aksi tersebut terekam dalam video berdurasi 2 menit 36 detik, yang diunggah akun Izzy Brown, Jumat (6/1). Dalam akun Facebook pribadinya, Izzy memang kerap mengunggah status berisi dukungan terhadap OPM.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
VIDEO: Ekspresi Desy Ratnasari di DPR, Melotot Jawab Usulan Pemerintah Soal Banjir Dalam RUU DKJ
Pemerintah mengusulkan agar masalah perubahan iklim bukan isu tunggal dalam bidang sumber daya alam
Baca SelengkapnyaVIDEO: Istana Buka Suara Panas Soal Pemakzulan Presiden Jokowi di Tahun Pemilu 2024
Mekanisme pemakzulan presiden sudah diatur dalam konstitusi. Mulai dari DPR, Mahkamah Konstitusi maupun MPR.
Baca SelengkapnyaSuara PSI Melonjak, KPU Minta Semua Pihak Bersabar Tunggu Hasil Resmi Rekapitulasi
DPR sebelumnya mengimbau kepada KPU untuk segera mengantisipasi lonjakan suara PSI dengan penghitungan secara manual.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP Ungkap Akar Rumput Kubu 01 dan 03 Suarakan untuk Bergabung: Demokrasi Harus Diselamatkan
PDIP tidak menutup kemungkinan terjadinya koalisi antara kubu Ganjar dan Anies di putaran kedua Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSuara Pileg 2024 Melesat, Golkar Optimis Raih Kursi Ketua DPR
Meutya optimis partainya dapat menduduki posisi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaFOTO: Sidang Pelanggaran Kode Etik KPU Terkait Penerimaan Gibran Jadi Cawapres Digelar DKPP, Beginilah Suasananya yang Dihadiri Saksi Ahli
Sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Baca SelengkapnyaVIDEO: DPR Memanas! Dorong Hak Angket Sebut Belum Ada Pemilu Sangat Brutal Seperti ini
Anggota DPR dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah mengkritik proses pemilu 2024 yang sangat brutal
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Blak-blakan PDIP Soal Pemakzulan PDIP
Mahfud menegaskan pemakzulan kepada Presiden Jokowi harus diputuskan DPR.
Baca Selengkapnya