DPR Desak Pemerintah Percepat Pengadaan APD untuk Tenaga Medis
Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak meminta pemerintah mempercepat pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis maupun pasien di seluruh rumah sakit di Indonesia seperti yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya, saat ini kelangkaan APD masih menjadi masalah krusial di berbagai daerah. Kalaupun ada dipasaran, harganya sangat mahal sehingga kondisi tenaga medis saat ini kian terancam keselamatannya.
"Kami banyak menerima pengaduan dari berbagai pihak terutama pengelola rumah sakit dan tenaga medis yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan APD. Padahal, jumlah pasien positif terus mengalami kenaikan di berbagai daerah," kata Amin Ak melalui keterangan tertulisnya, Senin (6/4/2020).
Dia mengatakan, pantauan di lapangan pihaknya di rumah sakit dan klinik saat ini kesulitan mendapatkan berbagai jenis APD mulai dari masker, sarung tangan, pelindung muka, kaca mata, pakaian pelindung medis, hingga sepatu pelindung.
Selain itu, yang juga masih sulit didapat para tenaga medis antara lain, alkohol, disinfektan, dan hand sanitizer yang merupakan hal penting untuk membersihkan diri dari virus.
"Harus ada terobosan agar semua kebutuhan tersebut tersedia dan terjangkau di lapangan. Para dokter dan tenaga medis yang berjibaku melawan Corona bukan hanya di rumah sakit-rumah sakit besar, namun hingga ke rumah sakit kecil di daerah bahkan klinik pribadi," katanya.
"Mereka sudah cukup lama mengeluhkan APD dan bahan-bahan pembersih medis tersebut," lanjutnya.
Oleh karena itu, kata Amin, produksi massal APD sudah sangat mendesak, bukan hanya untuk melindungi tenaga medis namun juga untuk menekan harga dipasaran yang melambung tinggi.
Dalam jangka pendek ini, Amin juga meminta pemerintah mengendalikan harga APD ke tingkat yang wajar agar pihak rumah sakit dan klinik mampu membeli untuk melindungi tenaga medis.
Selain mengandalkan perusahaan swasta dalam memproduksi APD, Amin juga meminta Kementerian BUMN untuk menugaskan sejumlah BUMN strategis dalam memproduksi APD ini.
Amin menyoroti BUMN Kimia Farma yang tidak memproduksi masker dan hanya mengandalkan pihak ketiga sebagai pemasok.
"Dalam kondisi darurat seperti sekarang ini, tidak bisa lagi business as usual, namun harus bisa bergerak cepat karena kondisinya sudah darurat," katanya.
Amin juga mendesak Kementerian BUMN untuk menugaskan sejumlah BUMN strategis untuk memproduksi ventilator (alat bantu pernafasan) karena kebutuhannya saat ini sangat tinggi.
"Tidak perlu ventilator canggih, yang penting berfungsi baik dan bisa digunakan oleh pasien," lanjutnya.
Amin juga mendesak Kementerian Perindustrian untuk tidak lagi mengimbau namun 'memaksa' industri otomotif berpartisipasi aktif memproduksi ventilator, seperti yang dilakukan Pemerintah Amerika Serikat.
"Angka kematian tinggi, salah satunya karena minimnya ventilator yang dimiliki rumah sakit-rumah sakit di berbagai daerah. Sulitnya pasien positif Covid-19 bernafas memperburuk kondisi pasien sehingga meningkatkan angka kematian," pungkasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemudik Sakit di Kampung Halaman Bisa Berobat Pakai BPJS Tanpa Pindah Faskes, Begini Cara Urusnya
Hal ini memungkinkan para pemudik untuk tetap mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan tanpa harus beralih ke fasilitas kesehatan baru.
Baca SelengkapnyaDPR Apresiasi Polda Jatim yang Pantau Kesehatan Petugas KPPS saat Pemilu 2024
Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim.
Baca SelengkapnyaDigugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sering Marah-Marah dan Kurang Percaya Diri, Petugas KPPS Dibawa ke Rumah Sakit Jiwa
Dia yakin jika MAH sudah dirawat sesuai standar operasional pekerja.
Baca SelengkapnyaDPR Minta Ketegasan Pemerintah Pastikan Jadwal PON 2024 karena Bentrok dengan Pilkada Serentak
Dede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.
Baca SelengkapnyaDPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada
Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Baca SelengkapnyaKasus Dugaan Pencabulan Istri Pasien Dinaikkan Penyidikan, Dokter MY Bakal Jadi Tersangka?
Cukup banyak alat bukti yang telah dikantongi penyidik, baik didapat dari TKP maupun serahan dari pelapor.
Baca SelengkapnyaAlat Medis Terseret Banjir Bandang, Rumah Sakit Santa Anna Tutup Total Pelayanan
Hal ini dilakukan sebab banjir yang ikut melanda rumah sakit tersebut menenggelamkan seluruh areal beserta alat medis yang terdapat di dalamnya
Baca SelengkapnyaSatu Petugas Pemadam Meninggal Usai Tangani Kebakaran Gedung LBH Jakarta
Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta mengerahkan 10 unit dan 40 personel untuk memadamkan api.
Baca Selengkapnya