DPR bahas TKI, Menkum HAM dan Menlu hadir, Menakertrans absen

Merdeka.com - Komisi IX DPR menggelar rapat gabungan membahas amnesti dari pemerintahan Arab Saudi kepada TKI dan evaluasi kerusuhan di KJRI Jeddah beberapa waktu lalu. Rapat itu dihadiri oleh Menkum HAM Amir Syamsuddin, Wamenkum HAM Denny Indrayana dan Menlu Marty Natalegawa, namun Menakertrans Muhaimin Iskandar tak hadir dan hanya diwakili.

Dalam rapat tersebut, Amir menegaskan kondisi di KJRI sudah kondusif. "Saya kira sudah dilayani semua, karena tentu sesuai anda lihat di tayangan televisi, antrean sudah tidak terlihat. Tidak perlu lagi ada kekhawatiran mereka terburu-buru," kata Amir yang ikut rapat gabungan di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (18/6).

Menurut Amir, kerusuhan di KJRI adalah tragedi yang terjadi ketika Kerajaan Arab Saudi memberikan amnesti terhadap WNI yang bermasalah.

"Jadi sebetulnya tujuan Kerajaan Arab Saudi membantu terhadap tenaga kerja yang meninggalkan majikannya, boleh kembali atau masuk dengan visa, umroh dan haji kemudian diputihkan," terangnya.

Kemudian karena jumlah pemohon yang terlalu besar, lanjut Amir, membuat situasi tak terkendali hingga berujung rusuh.

"Saya tidak harapkan (kerusuhan) ke depannya terulang, dan memang tidak bisa kita rencanakan, karena ini kan niatan bagus, Kerajaan Arab Saudi yang akan membantu kita," kata Amir.