Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR akhirnya interpelasi Dahlan soal outsourcing

DPR akhirnya interpelasi Dahlan soal outsourcing Menteri BUMN Dahlan Iskan. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Partai Demokrat gagal membendung jalannya interpelasi terhadap Menteri BUMN Dahlan Iskan . Dalam sidang paripurna kali ini, diputuskan bahwa interpelasi terhadap Dahlan terus menggelinding terkait outsourcing di lingkungan BUMN.

"Intinya interpelasi sudah diagendakan," ujar Wakil Ketua Panja Outsourcing Poempida Hidayatullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2).

Poempida menjelaskan, hak interpelasi atau menanyakan oleh anggota DPR dalam sidang paripurna selanjutnya akan dilakukan setelah Dahlan memberikan penjelasan segudang persoalan outsourcing di Komisi IX.

Jika dalam internal Komisi IX DPR Dahlan mampu memberikan penjelasan dan memuaskan semua anggota, maka interpelasi tidak akan jadi bergulir. Namun pada kenyataannya, Dahlan seringkali mangkir saat diundang Komisi IX untuk membahas outsourcing.

"Jika tidak mampu menjelaskan, kita jalankan interpelasi. Saya yakin sekali seorang Presiden SBY tentang isu krusial ini akan bicara dengan Menteri BUMN, menteri akan di-push," jelasnya.

"Banyak karyawan outsourcing nasibnya di ujung tanduk. Ini isunya mau atau tidak mau, kalau Menteri BUMN mau menyelesaikan pasti akan selesai," lanjutnya.

Diakui Poempida, Komisi IX gerah dengan sikap Dahlan yang sering kali absen saat membahas outsourcing. Padahal, sebagian besar karyawan BUMN diangkat melalui sistem outsourcing dan pengangkatan ini rawan memicu untuk dilakukannya praktik korupsi.

"Dia menganggap DPR tak ada, itu namanya pelecehan terhadap lembaga tinggi. Interpelasi adalah cara untuk mengingatkan pemerintah," tandasnya.

Usai rapat paripurna dan memutuskan akan dilanjutkannya interpelasi, tampak Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf dan Ketua Komisi X DPR Nova Riyanti Yusuf mondar-mandir di luar ruangan. Keduanya tampak panik dan menelepon seseorang.

(mdk/has)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dinamika Politik Elite Jangan Sampai Berujung Konflik Horizontal Masyarakat
Dinamika Politik Elite Jangan Sampai Berujung Konflik Horizontal Masyarakat

Dinamika di elite politik masih aman selama masih dalam koridor demokrasi

Baca Selengkapnya
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi

Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.

Baca Selengkapnya
Dinamika Pemilu 2024: Masyarakat Diminta Tetap Damai, Jangan Terpengaruh Dinamika Elite
Dinamika Pemilu 2024: Masyarakat Diminta Tetap Damai, Jangan Terpengaruh Dinamika Elite

Dinamika yang terjadi hari ini disebut hanya terjadi di kalangan elite partai politik saja

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Hasto Sindir Jokowi: Jangan Berpikir Perampasan Aset, Ini Demokrasi Kita Dirampas
Hasto Sindir Jokowi: Jangan Berpikir Perampasan Aset, Ini Demokrasi Kita Dirampas

Hasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.

Baca Selengkapnya
Relawan Dianiaya TNI di Boyolali, TPN Ganjar Bakal Lapor Komnas HAM
Relawan Dianiaya TNI di Boyolali, TPN Ganjar Bakal Lapor Komnas HAM

Menurutnya, dunia internasional melihat Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia menjalankan pemilu yang tidak cacat dan bermasalah.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi
Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi

Operasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Baca Selengkapnya
Respons Istana Soal Kabar Jokowi Jadi Kader Sejak Tahun 1997 dan Ketum Golkar
Respons Istana Soal Kabar Jokowi Jadi Kader Sejak Tahun 1997 dan Ketum Golkar

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan.

Baca Selengkapnya