DPR akhirnya interpelasi Dahlan soal outsourcing
Merdeka.com - Partai Demokrat gagal membendung jalannya interpelasi terhadap Menteri BUMN Dahlan Iskan . Dalam sidang paripurna kali ini, diputuskan bahwa interpelasi terhadap Dahlan terus menggelinding terkait outsourcing di lingkungan BUMN.
"Intinya interpelasi sudah diagendakan," ujar Wakil Ketua Panja Outsourcing Poempida Hidayatullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2).
Poempida menjelaskan, hak interpelasi atau menanyakan oleh anggota DPR dalam sidang paripurna selanjutnya akan dilakukan setelah Dahlan memberikan penjelasan segudang persoalan outsourcing di Komisi IX.
Jika dalam internal Komisi IX DPR Dahlan mampu memberikan penjelasan dan memuaskan semua anggota, maka interpelasi tidak akan jadi bergulir. Namun pada kenyataannya, Dahlan seringkali mangkir saat diundang Komisi IX untuk membahas outsourcing.
"Jika tidak mampu menjelaskan, kita jalankan interpelasi. Saya yakin sekali seorang Presiden SBY tentang isu krusial ini akan bicara dengan Menteri BUMN, menteri akan di-push," jelasnya.
"Banyak karyawan outsourcing nasibnya di ujung tanduk. Ini isunya mau atau tidak mau, kalau Menteri BUMN mau menyelesaikan pasti akan selesai," lanjutnya.
Diakui Poempida, Komisi IX gerah dengan sikap Dahlan yang sering kali absen saat membahas outsourcing. Padahal, sebagian besar karyawan BUMN diangkat melalui sistem outsourcing dan pengangkatan ini rawan memicu untuk dilakukannya praktik korupsi.
"Dia menganggap DPR tak ada, itu namanya pelecehan terhadap lembaga tinggi. Interpelasi adalah cara untuk mengingatkan pemerintah," tandasnya.
Usai rapat paripurna dan memutuskan akan dilanjutkannya interpelasi, tampak Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf dan Ketua Komisi X DPR Nova Riyanti Yusuf mondar-mandir di luar ruangan. Keduanya tampak panik dan menelepon seseorang.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dinamika di elite politik masih aman selama masih dalam koridor demokrasi
Baca SelengkapnyaPenghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca SelengkapnyaDinamika yang terjadi hari ini disebut hanya terjadi di kalangan elite partai politik saja
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, dunia internasional melihat Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia menjalankan pemilu yang tidak cacat dan bermasalah.
Baca SelengkapnyaDPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaOperasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Baca SelengkapnyaKoordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan.
Baca Selengkapnya