DPR akan tawar menawar dengan KPK soal gedung baru

Merdeka.com - Sejumlah LSM mewacanakan pembangunan gedung baru KPK. Meski banyak yang mendukung, namun persetujuan akhir tetap di tangan DPR tepatnya Komisi III sebagai mitra kerja.

Pengamat Politik Universitas Indonesia Iberamsjah menilai mungkin saja DPR mencairkan anggaran pembangunan gedung baru itu. Hanya saja perlu ada tawar menawar.

"Kalau seperti ini, komisi III menolak anggaran pembangunan gedung KPK, ada indikasi seperti tarik ulur dan transaksional antara Komisi III dan penguasa yang bermasalah dalam hal ini koruptor," katanya kepada merdeka.com Kamis (28.6).

"Takut dan kawatir lahan korupsinya berkurang, rezekinya berkurang. Dan masalah-masalah korupsi terungkap," sindirnya.

Meski demikian, Iberamsjah yakin KPK akan mendapat dukung dari berbagai kalangan. Walaupun dari kacamatanya, KPK sejauh ini belum memerlukan gedung baru.

"Untuk sewa gedung, saya kira lebih efektif untuk dilakukan pembangunan gedung yang baru. KPK harus dikawal terus. Karena banyak lubang-lubang dan kerikil yang menghalanginya," tandasnya. (mdk/lia)