Follow
DPR akan tawar menawar dengan KPK soal gedung baru
Merdeka.com - Sejumlah LSM mewacanakan pembangunan gedung baru KPK. Meski banyak yang mendukung, namun persetujuan akhir tetap di tangan DPR tepatnya Komisi III sebagai mitra kerja.
Pengamat Politik Universitas Indonesia Iberamsjah menilai mungkin saja DPR mencairkan anggaran pembangunan gedung baru itu. Hanya saja perlu ada tawar menawar.
"Kalau seperti ini, komisi III menolak anggaran pembangunan gedung KPK, ada indikasi seperti tarik ulur dan transaksional antara Komisi III dan penguasa yang bermasalah dalam hal ini koruptor," katanya kepada merdeka.com Kamis (28.6).
"Takut dan kawatir lahan korupsinya berkurang, rezekinya berkurang. Dan masalah-masalah korupsi terungkap," sindirnya.
Meski demikian, Iberamsjah yakin KPK akan mendapat dukung dari berbagai kalangan. Walaupun dari kacamatanya, KPK sejauh ini belum memerlukan gedung baru.
"Untuk sewa gedung, saya kira lebih efektif untuk dilakukan pembangunan gedung yang baru. KPK harus dikawal terus. Karena banyak lubang-lubang dan kerikil yang menghalanginya," tandasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca Selengkapnya
KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah
enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres
"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."
Baca Selengkapnya
KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah
KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca Selengkapnya
KPK Sebut Tersangka Korupsi Rumah Jabatan DPR Lebih dari 2 Orang
KPK belum membeberkan nama-nama tersangka dimaksud.
Baca Selengkapnya
Sempat Memanas, Massa Demo di Depan Gedung DPR Dibubarkan Paksa Polisi
Massa akhirnya mundur secara perlahan dan membubarkan diri dari sekitar gedung DPR RI
Baca Selengkapnya
Dicegah KPK Keluar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Begini Reaksi Sekjen DPR
KPK mencegah Sekjen DPR keluar negeri terkait kasus korupsi pengadaan rumah dinas.
Baca Selengkapnya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca Selengkapnya