DPD usulkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk Prolegnas 2016

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Daerah RI memberikan komitmen besar untuk hadirnya RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual masuk Prolegnas 2016. Komitmen bersama ini ditegaskan GKR Hemas bersama Komnas Perempuan dan Ormas Perempuan.

Maraknya kekerasan terhadap anak dan perempuan akhir-akhir ini mendorong DPD RI mengundang Komnas Perempuan dan Ormas Perempuan untuk duduk bersama membahas RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. RUU ini tidak masuk RUU prioritas 2015. "DPD RI siap membantu Komnas Perempuan dan ormas perempuan sosialiasi RUU ini agar menjadi isu penting," tegas Anna Latuconsina Senator asal Maluku membuka acara Rapat dengar pendapat dengan Komnas Perempuan dan Ormas Perempuan, di ruang Komite I (8/7).

GKR Hemas juga meminta Komite III yang membidangi masalah ini segera menghadirkan progres mengenai RUU ini. Harus ada persamaan pola berpikir untuk mendorong RUU ini masuk Prolegnas 2016, perempuan harus bergerak bersama dan harus melibatkan legislatif yang peduli terhadap permasalahan ini, karena bagaimanapun juga di DPR nanti mereka yang akan memutuskan masuk tidaknya RUU ini menjadi prioritas." tegas Senator yang peduli terhadap masalah perempuan ini.

Menurut Komnas Perempuan terjadi kekerasan terhadap 35 perempuan/hari. Jumlah itu yang berani melapor seperti fenomena gunung es dan 1/4-nya adalah kasus kekerasan seksual dan menurut Komisi Perlindungan Anak 80% kasus terhadap anak adalah kasus perkosaan.

"Ini urgensi yang luar biasa kenapa tidak bisa masuk Prolegnas, perlu payung hukum untuk masalah ini," ujar Irawati Harsono, Komisioner Komnas Perempuan bidang Reformasi Hukum dan Kebijakan.

"DPD punya posisi strategis di legislatif untuk membuat RUU ini bisa diperjuangkan masuk Prolegnas," ujar salah satu komisioner Komnas perempuan Mariana Amiruddin.

Menurut Anna Latuconsina DPD RI akan membantu memperjuangkan RUU ini di legislatif. Beliau akan berkoordinasi dengan setiap anggota di daerah untuk mendukung gerakan ini. DPD RI siap membantu jika Komnas Perempuan dan ormas perempuan akan mengadakan sosialasi di daerah. (mdk/war)