Dosen FH UGM Minta Polisi Ungkap Dalang di Balik Teror Diskusi 'Pemecatan Presiden'

Merdeka.com - Diskusi webinar yang mengangkat tema 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan' dibatalkan setelah pembicara dan panitia mendapat teror dan ancaman pembunuhan.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar meminta kepada penegak hukum dapat mengusut tuntas kasus teror yang diterima para penyelenggara diskusi Constitutional Law Society (CLS) yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Polisi seharusnya bisa menangkap pelakunya, bagaimana orang yang memakai atribut polisi saja bisa ditangkap. Sedangkan orang yang mengatasnamakan kelompok telah mengancam, buktinya ada seharusnya bisa untuk tertangkap. Karena ini berpengaruh terhadap citra penegak hukum," tutur Zainal saat diskusi daring, Senin (1/6).

Dia mengatakan jika peranan penegak hukum saat ini sangatlah penting untuk bagaimana menghilangkan spekulasi-spekulasi yang ada di masyarakat. Termasuk kepolisian yang wajib menyisir pelaku-pelaku kejahatan supaya spekulasi terhadap kejadian kemarin bisa terjawab, tidak meluas dan memperbaiki kebebasan akademik.

"Kita bisa tahu wajah sebenarnya, apakah ini dilakukan oleh plat merah, atau plat hitam sipil biasa ataukah plat kuning orang yang kemudian hanya dibayar saja untuk melakukan tugas itu. Jadi inilah tugas dari penegak hukum dan saya mengatakan tantangan ini memang besar, tetapi untuk penegak hukum seharusnya bisa, sejelimet apapun kasus terorisme kepolisian bisa kok terus berjalan," ujarnya.

"Ini pasti bisa terungkap, pengancamnya ada, buktinya ada, nomornya ada, dan mahasiswa sudah menyampaikan bukti-buktinya kepada kita juga. Kita berharap kepada negara bisa lebih bekerja termasuk dalam pemilik otoritas untuk serius melakukan penyidikan kasus secara langsung," tambahnya

Belum Ada Keputusan UGM

Saat ditanyakan terhadap tindakan yang diambil oleh pihak UGM, dia menjelaskan bahwa sampai saat ini belum mengetahui dan belum ada keputusan yang resmi dari pihak UGM secara institusi terhadap kasus teror ini.

"Bagaimana sikap UGM sebagai institusi itu saya bukan orang yang tepat untuk saya mewakili itu. Bila dikaitkan fakultas hukum saya tau sedikit, tetapi kalau universitas itu ada baiknya tanyakan, disampaikan langsung ke universitas," ungkap Zainal.

Selanjutnya, dia menjelaskan fakultas hukum sampai saat ini telah melakukan upaya-upaya preventif dengan menyediakan lokasi tempat tinggal sementara yang aman termasuk pendampingan secara psikologis bagi para mahasiswa.

"Seharusnya penegak hukum bisa langsung melakukan tindakan-tindakan penyelidikan. Walaupun memang ada yang menjadi perhatian adalah kesiapan dari korban bagaimana kondisinya? karena tidak semua orang siap dengan situasi seperti ini berhadap bersama hukum. Maka psikologis menjadi pertimbangan kita," katanya.