DKPP: Pilkada Bisa Ditunda, tapi Hanya Pencoblosannya Saja
Merdeka.com - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Sallam mengatakan mengatakan, penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 bisa saja dilakukan jika kondisi pandemi Covid-19 tidak menunjukkan penurunan. Namun penundaan hanya untuk pencoblosan saja. Sedangkan untuk tahapan pilkada lainnya tetap dilakukan sesuai jadwal yang sudah direncanakan.
"Saat ini memang banyak masyarakat yang meminta penundaan Pilkada. Dari segi regulasi itu memang dimungkinkan. Jadi yang ditunda hanya pencoblosannya saja, untuk tahapannya tetap dilakukan seperti jadwal yang berlaku," katanya di Solo, Jumat (18/9).
Namun sampai sekarang, baik pemerintah, DPR, maupun KPU belum membuka wacana tentang penundaan Pilkada tersebut. Oleh karena itu, menurutnya, solusi jalan keluarnya adalah bagaimana menekan seoptimal mungkin agar bagaimana protokol Covid-19 ini benar-benar dilakukan secara utuh.
"Intinya protokol Covid saja. Bagaimana mensosialisasikan ke masyarakat, Bagaimana protokol Covid ini harus betul betul dipatuhi," ujarnya.
Jika nantinya kasus positif Covid-19 semakin bertambah, Alfitra menerangkan, misalnya dari pencalonan, penetapan calon dan kampanye, masyarakat pasti akan mendesak penundaan pelaksanaan Pilkada. Sebelum masyarakat mencapai klimaks, dia meminta pemerintah maupun KPU untuk tegas nemberikan sanksi pada pelanggar protokol kesehatan.
"Saya kira sampai ke sekarang DKPP tidak secara resmi mengeluarkan pernyataan, tetapi hanya berharap semoga KPU, pemerintah, DPR betul betul memberikan regulasi yang jelas, agar bagaimana protokol Covid-19 itu benar benar dipatuhi oleh masyarakat," jelasnya.
DKPP, lanjut dia, meminta KPU bekerja keras untuk bisa mensosialisasikan regulasi terkait protokol kesehatan tersebut kepada seluruh penyelenggara Pilkada.Namun kendalanya adalah, masyarakat terutama para pendukung bakal calon. Sehingga dalam sosialisasi tersebut KPU harus mengajak kandidat dan partai politik. Karena merekalah yang menjadi klaster dalam Pilkada tersebut.
"Selama ini yang kenakan masyarakatnya mas, Pilkada ini kena getahnya. Kita berharap partai dan kandidat sama sama betul betul mematuhi protokol Covid-19," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahfud Sepakat MK Larang Jadwal Pilkada 2024 Diubah: Bagus, Hentikan Langkah Jokowi Kendalikan Pilkada
Jokowi mengajukan ke MK agar jadwal Pilkada 2024 dimajukan September dengan alasan agar pelaksanannya mudah
Baca SelengkapnyaPKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI
Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPU Usulkan Anggaran Rp2 Triliun untuk Pilkada Serentak Jateng 2024, Ini Rinciannya
Nantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.
Baca SelengkapnyaTerungkap, Ini Tujuan di Balik Kebijakan Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM
Luhut mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji mana jalan terbaik untuk bisa memitigasi polusi udara.
Baca SelengkapnyaSebut Putusan DKPP ke KPU Tak Pengaruhi Pencalonan Gibran, Airlangga: Tetap Optimis Menang 1 Putaran
Ketua KPU disanksi etik atas keputusannya meloloskan Gibran dalam proses Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAda Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaTak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP
Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca Selengkapnya