Djoko Suyanto: Perseteruan Polri vs KPK tidak sehat

Merdeka.com - Perebutan kewenangan dalam menangani kasus alat simulasi mengemudi di Korlantas antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengarah kepada polemik yang tidak sehat. Polemik ini harus dicarikan solusinya.

"Dalam arti tata hubungan kelembagaan antara KPK dan Polri. Apalagi kedua lembaga ini adalah lembaga penegak hukum," kata Menko Polhukam Djoko Suyanto di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat, Sabtu (4/8).

Jika polemik ini terus berlangsung, yang ada adalah benturan antarlembaga penegak hukum. Polemik ini harus segera dihentikan.

"Selama dinamika berlanjut satu pekan ini, Presiden juga mengikuti maupun saya, karena sejak awal mulai Senin lalu saya juga sudah berkomunikasi dengan kedua lembaga ini di dalam mengikuti kasus dugaan korupsi di Korlantas Polri," ujar Djoko.

Pada 30 Juli lalu, kedua lembaga ini sudah sepakat untuk saling sinergi dalam menyelesaikan kasus ini. Pada perkembangannya, mengapa kasus ini malah menjadi pertentangan dua penegak hukum.

"Mencermati polemik dan dinamika yang cenderung tidak sehat antara kedua lembaga ini di depan publik maka harus dicarikan solusi yang terbaik," ujar dia.

Agar kasus ini tidak berlarut-larut, kedua penegak hukum ini harus bertemu lagi. Dengan demikian, ada titik temu dan kesepakatan dalam mengusut kasus simulator SIM.

"Munculkan kembali pertemuan kedua lembaga tersebut kepada masyarakat, hasil kesepakatan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," kata Djoko. (mdk/has)