Dituding terlibat kasus PPID, Anis maafkan Wa Ode

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Muhammad Anis Matta membantah terlibat kasus korupsi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID). Bantahan Anis ini menepis tudingan Wa Ode Nurhayati yang menyebutnya ikut terlibat dalam kasus suap PPID.

"Undang-Undang Anggaran Pembelanjaan Belanja Negara tidak bisa diinisiasi DPR dan itu hak pemerintah dan sepenuhnya yang mengatur pemerintah," kata Anis dalam keterangan persnya di Gedung DPR Jakarta, Rabu (2/5).

Meski mendapat tuduhan, Anis tidak menuntut balik Wa Ode. Dia memilih memaafkan ketimbang menuntut balik atas tuduhan Wa Ode. "Saya tidak ingin membuang energi," tegas Anis.

Politikus PKS ini menjelaskan, seharusnya KPK mengembangkan kasus ini dan mengungkap siapa saja terlibat menerima aliran dana proyek PPID. Kalau soal mekanisme surat menyurat adalah hal sederhana dan sudah selesai.

Menurut Anis, masalah PPID sudah disepakati antara pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Anggota Banggar. Dalam pembahasan APBN, berlangsung transparan dan diawasi KPK serta Badan Pemeriksa Keuangan.

"Ini sama dengan ikan dalam aquarium dan mekanismenya bagus, publik bisa melihat dengan transparan," jelasnya.

Siap datang ke KPK

Pekan lalu, Anis tidak hadir memenuhi panggilan KPK. Alasannya, dia sedang berada di luar negeri. KPK akan memanggilnya kembali dalam kasus sama pekan ini.

"Saya ingin berterimakasih kepada KPK yang memberi saya kesempatan untuk membantu kasus Wa Ode yaitu kasus suap. Dari fraksi PAN kasusnya dikembangkan menjadi tindak pidana pencucian uang," tegas Anis.

"Tentu sebagai warga negara dan pejabat negara, saya punya kewajiban moral dalam menuntaskan kasus ini sepanjang wewenang saya sebagai wakil ketua DPR," lanjutnya.

Rencananya, KPK akan memanggil Anis besok, Kamis (3/5). Anis akan dimintai keterangan terkait kasus PPID. (mdk/has)