Dituding terlibat kasus PPID, Anis maafkan Wa Ode
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Muhammad Anis Matta membantah terlibat kasus korupsi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID). Bantahan Anis ini menepis tudingan Wa Ode Nurhayati yang menyebutnya ikut terlibat dalam kasus suap PPID.
"Undang-Undang Anggaran Pembelanjaan Belanja Negara tidak bisa diinisiasi DPR dan itu hak pemerintah dan sepenuhnya yang mengatur pemerintah," kata Anis dalam keterangan persnya di Gedung DPR Jakarta, Rabu (2/5).
Meski mendapat tuduhan, Anis tidak menuntut balik Wa Ode. Dia memilih memaafkan ketimbang menuntut balik atas tuduhan Wa Ode. "Saya tidak ingin membuang energi," tegas Anis.
Politikus PKS ini menjelaskan, seharusnya KPK mengembangkan kasus ini dan mengungkap siapa saja terlibat menerima aliran dana proyek PPID. Kalau soal mekanisme surat menyurat adalah hal sederhana dan sudah selesai.
Menurut Anis, masalah PPID sudah disepakati antara pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Anggota Banggar. Dalam pembahasan APBN, berlangsung transparan dan diawasi KPK serta Badan Pemeriksa Keuangan.
"Ini sama dengan ikan dalam aquarium dan mekanismenya bagus, publik bisa melihat dengan transparan," jelasnya.
Siap datang ke KPK
Pekan lalu, Anis tidak hadir memenuhi panggilan KPK. Alasannya, dia sedang berada di luar negeri. KPK akan memanggilnya kembali dalam kasus sama pekan ini.
"Saya ingin berterimakasih kepada KPK yang memberi saya kesempatan untuk membantu kasus Wa Ode yaitu kasus suap. Dari fraksi PAN kasusnya dikembangkan menjadi tindak pidana pencucian uang," tegas Anis.
"Tentu sebagai warga negara dan pejabat negara, saya punya kewajiban moral dalam menuntaskan kasus ini sepanjang wewenang saya sebagai wakil ketua DPR," lanjutnya.
Rencananya, KPK akan memanggil Anis besok, Kamis (3/5). Anis akan dimintai keterangan terkait kasus PPID.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKS tak menutup kemungkinan berkoalisi dengan PDIP dan partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD di putaran kedua Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tiga parpol koalisi AMIN menunggu sikap PDIP sebagai partai pengusung Ganjar selaku capres yang menginisiasi hak angket.
Baca SelengkapnyaDKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca Selengkapnya"Perubahan yang diusung Gus Muhaimin Iskandar bersama Mas Anies dalam Pilpres 2024 menjadi misi PKB dalam Pilkada serentak," kata Huda
Baca SelengkapnyaJadi kelihatannya yang nantinya akan mengajukan hak angket dari Koalisi Perubahan PKS, atau nanti PDIP dari koalisi 03,” kata Ujang Komarudin
Baca SelengkapnyaKetua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, Anies Baswedan berpeluang besar untuk menang jika maju pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaAnies menilai dengan adanya inisiatif hak angket, proses di DPR bisa berjalan.
Baca Selengkapnya