Ditolak Ganjar, Mendagri tak ingin berpolemik aturan seragam PNS

Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak Permendagri Nomor 6 Tahun 2016, tentang penggunaan seragam di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Salah satu yang diatur adalah kewajiban menggunakan seragam kemeja putih pada hari Rabu.

Menanggapi penolakan Ganjar, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo enggan untuk menanggapinya. Bahkan, Tjahjo mengaku tidak ingin berpolemik tentang penolakan Ganjar tersebut.

"Saya tidak mau berpolemik, itu urusan Biro Hukum kami saja," ungkap Tjahjo Kumolo saat ditanya wartawan tentang penolakan Ganjar dan sanksi apakah akan diberikan jika Pemerintah Daerah (Pemda) tidak melaksanakan aturan seragam itu.

Lihat Ganjar Pranowo di Liputan6.com

Hal itu disampaikan Tjahjo Kumolo usai membuka acara Seminar Nasional tentang DPRD Terbuka dan Modern di Gedung Ghradika Bhakti Pradja, Kantor Gubernuran, Pemprov Jateng di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jawa Tengah Kamis (10/2).

Bahkan Tjahjo menyatakan bila Pemprov Jateng menolak melalui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, itu bukan merupakan wewenang dan urusannya sebagai Mendagri.

"Itu urusan Jawa Tengah. Itu bukan urusan saya itu," ujarnya.

Bahkan, Tjahjo meminta para awak media yang menanyakan soal penerapan aturan baru seragam di Jateng kepada Pemprov Jateng.

"Tanya saja ke Jawa Tengah. Jangan tanya ke saya," tukasnya pendek.

Tjahjo juga menjelaskan dan kembali menegaskan jika sebagai lembaga organisasi pemerintahan sudah selayaknya pemakaian seragam itu dilakukan. Apalagi, pengaturan tentang seragam itu tertuang dalam Peraturan Kemendagri.

"Saya kira bukan malah sanksi yah. Namanya organisasi yah itu ada seragam. Ada aturan yah," terangnya.

Termasuk, sanksi yang akan diberikan Biro Hukum Kemendagri, jika Kepala Daerah yang tidak mau menerapkan aturan pemakaian seragam di lingkungan PNS akan disekolahkan, Tjahjo meminta wartawan untuk menanyakan sendiri ke Biro Hukum Kemendagri.

"Tanya saja ke Biro Hukum saya tidak mau berpolemik. Itu kelasnya Biro Hukum saja. Lingkupnya itu," pungkasnya.