Ditjen Polpum Kemendagri mutakhirkan data base Parpol

Merdeka.com - Dalam rangka update informasi secara menyeluruh terkait keberadaan Partai Politik di Indonesia Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menggelar Rapat Pemutakhiran Database Parpol selasa 31 Juli 2018 kemarin di Lombok Nusa Tenggara Barat.

Dalam sambutannya Direktur Politik Dalam Negeri Laode Ahmad menyampaikan tujuan Pemutakhiran Data Base Partai Politik disamping melakukan update data partai politik di Indonesia yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM menjelang pemilu tahun 2019, sekaligus guna menyediakan informasi perihal data kepengurusan partai politik dari tingkat nasional, provinsi sampai kabupaten/kota, jumlah bantuan keuangan partai politik yang diberikan oleh pemerintah, jumlah kader partai politik yang menjadi anggota legislatif dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, serta jumlah kepala daerah yang diusung oleh partai politik.

Perkembangan partai politik yang sangat dinamis tersebut sampai saat ini belum didukung dengan update data dan informasi partai politik secara simultan, serta belum bersinergi dengan data dan informasi partai politik yang ada di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

Mencermati hal tersebut Laode menyampaikan, hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyusunan aplikasi database partai politik yang akan menjadi media dalam menghimpun dan memperbaharui data dan informasi partai politik.

"Aplikasi database partai politik memuat data dan informasi perihal data kepengurusan partai politik dari tingkat nasional, provinsi sampai kabupaten/kota, jumlah bantuan keuangan partai politik yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, jumlah kader partai politik yang menjadi anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, serta jumlah kepala daerah yang diusung oleh partai politik. Harapan nantinya dapat menjadi sumber informasi yang mudah di akses oleh masyarakat," kata Laode.

Acara ini dihadiri 150 peserta yang terdiri dari pejabat Kesbangpol dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota se wilayah Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Riau, Kab. Toli-Toli, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kota Jayapura, Kabupaten Tanah Laut, Kota Palembang, dan Kota Yogyakarta.