Ditemui kusir, Sandi beri syarat ini agar delman bisa beroperasi lagi di Jakarta

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, akan menata keberadaan delman-delman yang beroperasi di wilayah Jakarta. Konsep penataan, delman nantikan akan diintegrasikan dengan beberapa pihak di antaranya Dinas Pariwisata, Dinas UMKM dan beberapa dinas lainnya yang saling berhubungan.

"Jadi itu nanti kita mengajak Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas UMKN, kepala dinas yang berhubungan dengan lapangan kerjanya," katanya di Balai Kota Jakarta, senin (20/11).

Politisi Partai Gerindra itu menginginkan delman yang beroperasi di Jakarta haruslah kuda yang sehat. Dia juga berencana mengajak beberapa pemerhati hewan khususnya kuda dalam membicarakan keinginannya tersebut.

"Makanya harus diperiksa juga kesehatannya (kuda). Nanti kita akan ajak kelompok pemerhati masalah kesehatan hewan ini khususnya kuda. Sama Bu Tinia (Kadisparbud) sama Pak Irwandi (Kadinas umkm) sama UPT monas kita akan ajak bicara," ujarnya.

Tak hanya memperhatikan keadaan kuda, Sandi juga meminta agar kondisi kusir harus diperhatikan. Dirinya ingin kusir delman harus yang penyayang kuda agar tak ada lagi penyiksaan terhadap kuda seperti yang pernah ada sebelumnya.

"Harus dong, ya harus diperhatikan,"

Sementara itu belum ada kepastian yang jelas delman-delman tersebut diperbolehkan kembali beroperasi di Monas atau tidak. Menurutnya yang terpenting adalah tertibnya lapangan pekerjaan dari para pendelman.

"Yang penting lapangan pekerjaannya tertib. Dan saya pengen lihat berapa banyak lapangan kerja yang tercipta karena ada yang ngurus delmannya juga. Yang ngurus kudanya juga. Semua pokoknya yang tertata dengan baik dan terprogram dalam satu kesatuan bagian pariwisata," pungkas Sandi.

Sebelumnya, Yudi salah satu perwakilan persatuan delman betawi datang menyambangi Balai Kota Jakarta, untuk menagih janji Anies-Sandi saat kampanye yang mengizinkan kembali delman beroperasi di Monas.

"Kemarin tidak boleh beroperasi oleh pengamanan Monas, oleh security Monas dan Satpol PP. Makanya kita menghadap Pak wagub agar bisa beroperasi karena ini menghambat, menyangkut pendapatan dan mata pencaharian," ucapnya.