Merdeka.com - Polri menanggapi santai sentilan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad yang menyebut aparat Polri maupun TNI kurang serius memberangus kejahatan pencurian ikan. Polri menilai sejak dulu mendukung kebijakan tersebut.

"Bukan membantu, tetapi kami dukung. Tugas Polri kan salah satunya penegakan hukum. Disamping dua tugas pokok lainnya seperti yang diatur dalam undang-undang tentang Polri," kata Karopenmas Polri Kombes Pol Agus Rianto di Humas Mabes Polri, Jakarta, Jumat (26/12).

Menurut Agus, tak mau berpolemik soal ultimatum tersebut, Polri selalu mendukung terkait erat dengan masalah keamanan, termasuk penjagaan potensi bahari dari gangguan pihak asing.

"Ini dorongan bagi Polri untuk lakukan langkah hukum terhadap mereka yang tanggung jawab. Tentu dengan sarana dan prasarana yang ada. Kapolri kan sudah lapor tentang sarana dan prasarana itu. Mudah-mudahan kedepan bisa dibenahi agar pengungkapan kasus terkait pelanggaran hukum di laut bisa ditingkatkan," kata dia.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad dan Menteri Susi mendesak agar pihak keamanan luwes dan gesit membasmi pencurian ikan. Menurut dia, tidak ada alasan bagi aparat keamanan dan penegak hukum sengaja menunda-nunda penindakan terhadap pencuri ikan.

"Untuk eksekusi kapal-kapan ilegal fishing, kita imbau TNI dan pihak-pihak terkait melakukan dukungan yang kuat. Harus dijauhi hal-hal yang bersifat birokratis dan rumit," kata Samad dalam jumpa pers di Gedung KPK.

Samad lantas mengingatkan, KPK bersama TNI dan Polri sudah pernah mengikat perjanjian menjaga sumber daya alam Indonesia. Salah satunya adalah soal menjaga potensi laut.

"Lembaga-lembaga terkait supaya segera merealisasikan. TNI dan Polisi supaya memberikan dukungan yang kuat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyelamatkan laut dan perikanan kita," ujar Samad.