Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendapat komentar negatif dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap KPK, adanya penggelembungan dana dalam pembangunan gedung merah putih KPK. Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan permasalahan itu sudah diselesaikan berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Terkait dengan temuan terhadap itu saya kira kekeliruan yang mendasar jika dikatakan ada mark up karena justru BPK rekomendasikan pada kami saat itu dilakukan penagihan kembali atau dilakukan tindak lanjut terhadap temuan adanya kelebihan pembayaran dan itu sudah diselesaikan oleh pihak kontraktor sudah dibayarkan," ujar Febri di Gedung KPK, Selasa (11/7).

Dia mencontohkan, hal yang sering diperdebatkan dalam audit keuangan saat proyek pembangunan adalah besi yang berada di dalam beton. Ada yang menilai besi yang di dalam beton dihitung secara terpisah, adapula penilaian sebaliknya.

Agar polemik serupa tidak terulang, kata Febri, pihaknya juga menggandeng pihak yang dianggap berkompetensi dan memiliki kewenangan permasalahan tersebut sebagai pertimbangan referensi.

"KPK bahkan untuk kepentingan ke depan agar ada perbaikan kita juga meminta second opinion kepada pihak yang mempunyai kewenangan dan kapasitas," jelasnya.

Seblumnya diketahui, anggota Pansus angket KPK Mukhamad Misbakhun mengungkapkan, terjadi penggelembungan anggaran atau mark up dari pembangunan gedung baru KPK sebesar Rp 665,3 juta. Dugaan itu terlihat dari temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017.

"Ada mark up gedung, mark up gedung pembangunan gedung baru KPK. Sebesar Rp 665,3 juta dan itu dikembalikan. Dikembalikan," kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7).

Uang mark up itu, kata Misbakhun, telah dikembalikan. Namun, menurutnya, dengan dikembalikannya uang itu menunjukkan KPK melakukan mark up.

"Ya berarti sudah ada mark up. Masa bangun gedung KPK ada mark up. Itu ada audit KPK," tegasnya.