Dirjen PAS mengaku kesulitan membina napi teroris di penjara

Merdeka.com - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Handoyo Sudrajat, mengaku kesulitan menjalankan program deradikalisasi para narapidana terorisme. Alhasil, menurut dia para napi kasus terorisme tidak jera dan malah membuat sebagian dari mereka mendukung gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) baru-baru ini.

"Anggaran di kami tidak ada. Kegiatan yang dilakukan lebih pada kegiatan kemitraan. Yang penting kegiatan rutin. Ada kelas Pancasila, soal negara, semua diadakan supaya tidak seperti sekarang. Tapi ketika saat ini sudah berbaiat berarti sudah mengabaikan kan?," kata Handoyo kepada awak media di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (4/8).

Ihwal salah satu napi kasus terorisme sekaligus pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia dan Majelis Anshorut Tauhid, Abu Bakar Ba'asyir, mendukung ISIS, Handoyo mengaku kecolongan. Dia pun mempersilakan lembaga seperti Detasemen Khusus (Densus) 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bisa turut membantu meredam aksi pemberian dukungan ini dengan memeriksa langsung ke dalam lembaga pemasyarakatan.

"Kadensus, BNPT, dan aparat harusnya segera mengklarifikasi juga jika dapat informasi di luar. Misalnya izin untuk memeriksa ke kemasyarakatan tentu akan kami izinkan. Kalau diketahui terbukti bisa langsung ditanggapi tindakan berikutnya seperti apa," ujar Handoyo. (mdk/gib)