Dipo Alam ditantang lapor ke KPK soal korupsi ketua fraksi
Merdeka.com - Wakil Ketua MPR Hajriyanto Thohari berharap Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu II Dipo Alam tidak hanya melontarkan tudingan miring ke Senayan. Hal itu terkait tudingan Dipo soal adanya ketua fraksi di DPR yang korupsi dana APBN.
"Pengungkapan kasus korupsi baru oleh Seskab itu, terus terang saja melahirkan ekspektasi yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks ini, maka Seskab lebih ksatria lagi, kalau melaporkannya ke penegak hukum," kata Hajriyanto saat dihubungi, Selasa (13/11).
Karena pengaruh yang luar biasa dari pernyataan tersebut, diharapkan Dipo tidak mengecewakan publik. Dipo harus bertanggungjawab dengan melampirkan bukti kongkret dan melaporkan ke penegak hukum, terutama KPK.
"Benar, karena kasus korupsi itu bukan delik aduan," lanjut Hajriyanto.
Menurut Hajriyanto, Dipo punya kewajiban hukum untuk menindaklanjuti pernyataannya dengan melaporkan ke penegak hukum. Sebab, dia mengetahui adanya kasus korupsi yang melibatkan seorang ketua Fraksi di DPR.
"Artinya, Seskab bukan hanya sekedar mendengar laporan seorang PNS, tetapi Seskab Dipo mengesankan tahu betul, bahkan mengetahui secara detail kasus korupsi itu," terangnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaKPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI
Baca SelengkapnyaDari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca SelengkapnyaAS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaKPK mencegah Sekjen DPR keluar negeri terkait kasus korupsi pengadaan rumah dinas.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca SelengkapnyaPolitikus PKB Reyna Usman kini ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.
Baca SelengkapnyaPenghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca Selengkapnya