Dipo: Ada staf khusus menteri main proyek dan nakuti pejabat

Merdeka.com - Sekretariat Kabinet Dipo Alam mensinyalir adanya staf khusus dari kementerian turut bermain dalam kongkalikong antara pemerintah dan anggota dewan. Dipo menyebutkan, ada beberapa staf khusus yang memanfaatkan kedekatannya dengan menteri untuk menekan pejabat eselon I, II dan III. Mereka meminta agar pejabat tersebut mengalokasikan anggaran yang sudah digelembungkan jumlahnya untuk membiayai program atau kegiatan yang sudah diciptakan sendiri.

"Namun terdapat sejumlah pejabat eselon I yang tidak bersedia memenuhi permintaan staf khusus menteri, akhirnya menjadi korban dimutasikan, dan bahkan ada yang sengaja dibuat tidak nyaman sehingga pejabat tersebut mengundurkan diri," kata Dipo di kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Senin (12/11).

Dari laporan pegawai negeri sipil (PNS) di tingkat kementerian, Dipo juga mengungkapkan adanya kader partai politik yang disusupkan ke dalam jajaran kementerian. Mereka ditempatkan sebagai pejabat struktural maupun staf khusus menteri.

Dalam tindakannya, mereka melakukan tindakan tidak terpuji dengan merekayasa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang jumlahnya mencapai ratusan miliar. Dari dana itu, pelaku juga membuat pelaksanaan lelang dapat dimenangkan rekanan yang diunggulkan oleh partai atau dirinya sendiri.

"Sebagai imbalannya, para oknum kader partai meminta kepada rekanan yang dimenangkan untuk menyetor uang yang besarnya sampai puluhan bahkan bisa mencapai ratusan miliar rupiah," ujarnya.

Tidak hanya itu, Dipo juga mendapat laporan keterlibatan Ketua Fraksi di DPR yang sengaja bertugas menciptakan program dan kegiatan. Tidak hanya itu, dia juga mengamankan agar alokasi anggaran yang sudah digelembungkan itu mendapatkan persetujuan dari DPR.

"Peran oknum kader partai juga kerap dilakukan dalam proses penerbitan izin-izin atau rekomendasi. Para oknum kader partai tersebut, termasuk dengan staf khusus menteri yang berkolaborasi dengan pejabat pemberi izin, tidak segan-segan memaksa pejabat agar memberikan izin untuk oknum pemburu rente," tandasnya.

Meski menerima laporan praktik-praktik kongkalikong di lingkungan pemerintahan dan DPR, Dipo menolak memberikan laporan para pelaku yang terlibat. Terutama, nama-nama anggota partai maupun pejabat di kementerian melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Seskab bukan lembaga penegak hukum, jadi tidak perlu melaporkan ke KPK. Biar saja Irjen di Kementerian masing-masing yang menindaklanjutinya," ujar Dipo.