Dipimpin Desmond, Komisi III DPR mau kunjungi BPK tanya Sumber Waras
Merdeka.com - Polemik pembelian lahan RS Sumber Waras berujung pada saling silang pendapat antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Komisi III DPR juga tertarik untuk terlibat lebih dalam terkait polemik itu.
Besok rencananya, Komisi III DPR akan mendatangi BPK. "Ya besok, Selasa jam 13.00 WIB," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo dalam pesan singkatnya, Senin (18/4).
Menurut Bambang, besok kunjungan akan dipimpin oleh Ketua Panja Penegakan Hukum Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa. Agendanya ialah meminta keterangan mendalam dari BPK terkait hasil audit investigatif terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras.
"Ya minta penjelasan. Panja penegakan hukum komisi III dipimpin Desmond," tuturnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Panja ini sempat akan memanggil Ahok untuk mengklarifikasi sejumlah persoalan, salah satunya terkait RS Sumber Waras. Namun Bambang belum tahu persis apakah pertemuan besok ke BPK akan semakin memperkuat keinginan untuk memanggil Ahok ke DPR.
"(Pemanggilan Ahok) itu kewenangan Panja penegakan hukum," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Politikus Partai Gerindra tersebut juga mengungkap bahaya dari korupsi SDA yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan.
Baca SelengkapnyaIndra diduga diperiksa berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi.
Baca SelengkapnyaKPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemeriksaan BPKP untuk mengaudit, investigasi atau mengetahui berapa besar kerugian.
Baca SelengkapnyaKPK mencegah Sekjen DPR keluar negeri terkait kasus korupsi pengadaan rumah dinas.
Baca SelengkapnyaDalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo
Baca SelengkapnyaPKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca SelengkapnyaKPK telah menetapkan SW sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo sebesar Rp2,7 miliar.
Baca Selengkapnya