Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Diperiksa KPK, anggota DPRD DKI ini mengaku tak kenal bos Podomoro

Diperiksa KPK, anggota DPRD DKI ini mengaku tak kenal bos Podomoro Presdir Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja diperiksa KPK. ©2016 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Anggota DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus sebagai saksi terkait suap pembahasan raperda reklamasi Teluk Jakarta. Dalam pemeriksaannya, Anggota Fraksi NasDem itu mengklaim tidak mengenal Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, yang saat ini menjadi tersangka suap DPRD DKI Jakarta.

"Iya (dikonfirmasi tentang Ariesman) tapi kan saya enggak kenal sama Ariesman," ujar Bestari selepas menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Ariesman di KPK, Senin (16/5).

Bestari juga membantah adanya deadlock dari DPRD soal pembahasan raperda reklamasi teluk Jakarta. Menurutnya tidak pernah ada ancaman dari DPRD DKI Jakarta soal deadlock.

"Enggak ah, siapa yang ngomong," ujarnya.

Dia menjelaskan alasan pembahasan raperda terkesan lamban karena setiap kali ada rapat pembahasan selalu tidak kuorum atau tidak memenuhi kuota. Selain itu, masih ada beberapa anggota DPRD DKI Jakarta yang tidak satu suara.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan stafnya, Sunny Tanuwidjaja mengatakan, DPRD DKI sempat mengancam akan melakukan deadlock soal pembahasan raperda reklamasi teluk Jakarta. Ancaman tersebut dilakukan karena pemprov DKI Jakarta bersikukuh pengembang menyetor kontribusi tambahan pengembang sebesar 15 persen.

Menurut penuturan Sunny, Ahok mau saja jika ada poin-poin yang diubah dalam peraturan daerah asalkan persentase kewajiban pengembang tidak berubah.

"Kemarin karena ada ancaman dari DPRD akan deadlock, makanya dia (Ahok) flexible aja asalkan yang 15 persen itu jangan dicoret," kata Sunny usai menjalani pemeriksaan kedua kalinya di KPK, Senin (25/4).

Dia menambahkan, Ahok sebagai gubernur selalu mendengarkan masukan-masukan dari siapa saja termasuk keluhan dari para pengembang. Namun, lanjut Sunny, Ahok cukup keras terkait persentase para pengembang.

Seperti diketahui, pada kasus ini KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, salah satunya adalah Mohamad Sanusi, adik kandung dari ketua Balegda DKI Jakarta, Mohamad Taufik.

Kasus ini mencuat ke publik saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Sanusi saat melakukan transaksi dengan Trinanda Prihantoro, karyawan PT Agung Podomoro Land, di sebuah pusat perbelanjaan Jakarta Selatan, Kamis (31/3).

Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan uang senilai Rp 1 miliar 140 juta sebagai barang bukti. Sehari setelah melakukan operasi tangkap tangan penyidik KPK menggeledah ruang kerja Sanusi di DPRD DKI Jakarta dan menemukan 10 bundel uang pecahan Rp 100 ribu. Disebutkan Presdir PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja memberikan uang Rp 2 miliar kepada Sanusi sebanyak dua tahapan.

(mdk/sho)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP