Din Syamsuddin anggap kasus Setya Novanto menggelikan
Merdeka.com - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menganggap kasus pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto, menggelikan. Din berharap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bekerja dengan sebaik-baiknya karena persoalan ini menyangkut etika legislator.
"Menurut saya kasus ini menggelikan dan harus segera diselesaikan oleh MKD. Kalau sampai berat sekali kepentingan politiknya dan ada rekayasa, maka akan menurunkan marwah DPR," ujar Din Syamsuddin saat memberikan kuliah umum di kampus Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Solo, Rabu (25/11).
Sebagai benteng terakhir marwah DPR, MKD harus bisa menyelesaikan kasus ini. Penegakan etika dan moral anggota DPR di tangan MKD.
Terkait bukti berupa rekaman pembicaraan antara Setya Novanto dengan Dirut PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, perlu dibuka ke publik. Sehingga kasus tersebut menjadi jelas.
"Fokusnya harus pada isu ada pertemuan atau tidak. Lantas apa isi pembicaraannya, benarkan ada yang minta saham,” tandasnya.
Dia menambahkan, kasus tersebut perlu segera diklarifikasi dan diverifikasi. Dilihat dengan pendekatan etika, Din Syamsuddin menyebut pertemuan antara pengusaha perusahaan swasta dengan pejabat tinggi negara kurang tepat.
"Kasus ini antara perusahaan swasta asing dengan pejabat tinggi negara. Jadi harus dibuka selebar-lebarnya dan harus diselesaikan," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pemimpin tidak boleh memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.
Baca SelengkapnyaJokowi direncanakan mengecek bahan pokok di Pasar Gelugur Rantauprapat, serta meninjau persediaan beras.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto mendapat informasi bahwa ada rencana untuk merusak surat-surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaKetua TKD AMIN mengklaim pemilih di Sumatera Barat kecewa dengan Prabowo Subianto merapat ke Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaSyarifuddin menyebut, para pejabat MA juga saling mengingatkan untuk menjaga netralitas.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN dipastikan membawa dugaan kecurangan Pemilu 2024 ke jalur hukum.
Baca SelengkapnyaBawaslu Bali menyatakan laporan Tim Hukum Nasional AMIN tidak memenuhi syarat materiil.
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca Selengkapnya