Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Diduga korupsi bansos, anak buah Ganjar bakal dijemput paksa

Diduga korupsi bansos, anak buah Ganjar bakal dijemput paksa Ilustrasi Korupsi. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) akan menjemput paksa Staf Ahli Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Joko Mardiyanto terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial APBD Jateng 2011. Penjemputan paksa itu karena tersangka telah tiga kali mangkir saat hendak diperiksa oleh penyidik kejaksaan.

"Kami sudah tiga kali melakukan pemanggilan pemeriksaan, tapi yang bersangkutan tidak hadir. Jika Kamis besok tidak hadir, sesuai undang-undang akan ada upaya paksa penjemputan," jelas Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kajati Jateng), Hartadi di Jalan Pahlawan Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (26/5).

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan Jawa Tengah, kata dia, didapati penyaluran bantuan sosial bagi penerima fiktif. Dari 164 penerima bantuan yang dijadikan sampel oleh BPKP, seluruhnya diduga bermasalah.

Kini, rentetan kasus ini menahan enam tersangka. Terakhir, Joko Suryanto yang merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bencana Alam Biro Bina Sosial Provinsi Jawa Tengah telah ditahan. Termasuk lima orang tersangka yakni Aji Hendra Gautama, Azka Najib, Agus Khanif, Musyafak, serta Farid Ihsanudin.

Joko Maryanto sendiri telah ditetapkan tersangka oleh penyidik kejaksaan beberapa waktu lalu. Namun, mantan Kepala Biro Bina Sosial Provinsi Jawa Tengah itu selalu mangkir dengan alasan izin dinas tugas ke luar daerah.

"Katanya izin ke tugas ke Bandung. Sudah tiga kali. Dalam surat izin yang disampaikan ada izin dari Gubernur Jawa Tengah (Ganjar Pranowo) mengikuti kegiatan kedinasan," tambahnya.

Hartadi meminta, agar Joko bisa kooperatif menghadiri pemeriksaan. Sebab, sejumlah saksi juga telah dihadirkan oleh penyidik Kejati untuk mengungkap kasus ini.

"Kalau bisa hadir ya bagus. Daripada kita jemput paksa," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Rofiudin menyatakan, agar Joko yang kini masih berstatus pejabat tinggi Jateng bisa mematuhi proses hukum. Apalagi beberapa tersangka lain terkait bansos saat ini sudah ditahan.

"Ini agar jadi cerminan masyarakat agar keadilan hukum tanpa membedakan status. Jadi Joko selaku staf ahli gubernur harus kooperatif, " jelasnya.

Rofiudin mengungkapkan, terkait alasan mangkirnya staf ahli gubernur itu dari pemeriksaan, aktivis antikorupsi itu menyarankan kepada Ganjar Pranowo untuk memberikan pemahaman hukum kepada bawahannya tersebut.

"Ganjar harusnya memberi jalan bagi proses penegakan hukum dalam menangani kasus Joko. Sesuai dengan slogan 'Mboten Korupsi lan Mboten Ngapusi' yang menjadi ikon gubernur," paparnya.

Rofiudin juga meminta agar Ganjar jangan memberi tugas pemerintah selama menghadapi proses penyidikan. "Khawatirnya ada anggapan kepentingan yang dapat mengelabuhi penegak hukum. Kejaksaan jadi kesulitan menangani kasus," pungkasnya.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ganjar Sepakat dengan Wapres soal Dugaan Penyalahgunaan Bansos: Penting untuk Ditindaklanjuti Bawaslu

Ganjar Sepakat dengan Wapres soal Dugaan Penyalahgunaan Bansos: Penting untuk Ditindaklanjuti Bawaslu

Ganjar sudah memprediksi penyaluran bantuan sosial (bansos) kerap dimanfaatkan para pejabat untuk mengkampanyekan salah satu paslon.

Baca Selengkapnya
Ganjar soal Jokowi Naikkan Tunjangan Bawaslu Jelang Pencoblosan: Mudah-Mudahan Bukan Godaan atau Suap

Ganjar soal Jokowi Naikkan Tunjangan Bawaslu Jelang Pencoblosan: Mudah-Mudahan Bukan Godaan atau Suap

Ganjar Pranowo merespons keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikan tunjungan pegawai Bawaslu

Baca Selengkapnya
Ganjar Usul Hak Angket Pemilu, Menko Polhukam: Kita Jaga Suasana Kondusif

Ganjar Usul Hak Angket Pemilu, Menko Polhukam: Kita Jaga Suasana Kondusif

Hadi menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ganjar Nilai Barak dan Asrama TNI/Polri Penting untuk Diperbaiki

Ganjar Nilai Barak dan Asrama TNI/Polri Penting untuk Diperbaiki

"Barak dan asramanya yang penting diperbaiki," kata Ganjar

Baca Selengkapnya
Tanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu

Tanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu

Saat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.

Baca Selengkapnya
Ganjar: Anak-Anak Berkebutuhan Khusus Perlu Dapat Kesetaraan

Ganjar: Anak-Anak Berkebutuhan Khusus Perlu Dapat Kesetaraan

Hal itu dikatakan Ganjar saat mengunjungi sekolah anak berkebutuhan khusus Sanggar Inklusi Tunas Bangsa di Sukoharjo.

Baca Selengkapnya
Tak Menyangka Doanya Dikabulkan Tuhan, Ibu Pemulung 5 Anak Tinggal di Gubuk Pingir Kali Ini Nangis dan Sujud Syukur saat Dapat Rumah Baru

Tak Menyangka Doanya Dikabulkan Tuhan, Ibu Pemulung 5 Anak Tinggal di Gubuk Pingir Kali Ini Nangis dan Sujud Syukur saat Dapat Rumah Baru

Keluarga ini tinggal di sebuah gubuk di pinggir kali yang rawan banjir dan longsor, beratap terpal dan beralas kardus.

Baca Selengkapnya
Ganjar Gaungkan Perubahan, Anies Ungkap Peluang Gabung Kubu 03 jika Pilpres 2024 Dua Putaran

Ganjar Gaungkan Perubahan, Anies Ungkap Peluang Gabung Kubu 03 jika Pilpres 2024 Dua Putaran

Anies Baswedan merespons pernyataan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang membawa narasi perubahan.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Buka Peluang Usut Kertas Suara Tercoblos ke Dugaan Tindak Pidana

Bawaslu Buka Peluang Usut Kertas Suara Tercoblos ke Dugaan Tindak Pidana

"Iya, iya (akan diusut dugaan tindak pidananya)," kata Bagja

Baca Selengkapnya