Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Didesak mundur anggota DPR, M Nuh serahkan pada SBY

Didesak mundur anggota DPR, M Nuh serahkan pada SBY SBY panggil M Nuh. ©Rumgapres/abror rizki

Merdeka.com - Amburadulnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN), mendatangkan reaksi keras dari berbagai pihak termasuk anggota DPR. Bahkan tak sedikit dari mereka mendesak supaya M Nuh mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Menyikapi desakan itu, M Nuh menjawab santai. Menurutnya, hanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memiliki wewenang menentukan keberlanjutan kariernya di pemerintahan.

"Saya diangkat presiden, nanti terserah presiden," kata M Nuh di sela rapat kerja Komisi X DPR dengan Kemendikbud di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (26/4).

M Nuh menganggap, tidak ada yang bisa menjamin jabatannya sebagai Mendikbud akan berhasil. Menurutnya, jabatan yang diembannya saat ini, ada kalanya berhasil atau tidak.

"Mundur, yang penting nilai akumulatifnya. Saya tidak punya kebiasaan menanggapi seperti ini," terangnya.

Sejumlah wakil rakyat mendesak M Nuh mundur adalah Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, dan anggota Komisi X DPR Eko Hendro Purnomo.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
SBY Minta Kader Demokrat Tak Janji Muluk-Muluk Khawatir Tidak Bisa Ditepati

SBY Minta Kader Demokrat Tak Janji Muluk-Muluk Khawatir Tidak Bisa Ditepati

Pernyataan itu disampaikan Presiden RI ke 6 itu dalam pidatonya pada pertemuan konsolidasi kader dan calon legislatif dari Partai Demokrat se-Aceh.

Baca Selengkapnya
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy

Baca Selengkapnya
Curhat Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI Sumpah Setia pada Pancasila

Curhat Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI Sumpah Setia pada Pancasila

Munir berharap agar masyarakat tetap damai dan rukun meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.

Baca Selengkapnya
DPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman

DPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek menyelesaikan kasus TPPO Mahasiswa magang ke Jerman.

Baca Selengkapnya
PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya

Baca Selengkapnya
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029

MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029

Hal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Baca Selengkapnya
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Baca Selengkapnya