Didesak mundur anggota DPR, M Nuh serahkan pada SBY
Merdeka.com - Amburadulnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN), mendatangkan reaksi keras dari berbagai pihak termasuk anggota DPR. Bahkan tak sedikit dari mereka mendesak supaya M Nuh mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Menyikapi desakan itu, M Nuh menjawab santai. Menurutnya, hanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memiliki wewenang menentukan keberlanjutan kariernya di pemerintahan.
"Saya diangkat presiden, nanti terserah presiden," kata M Nuh di sela rapat kerja Komisi X DPR dengan Kemendikbud di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (26/4).
M Nuh menganggap, tidak ada yang bisa menjamin jabatannya sebagai Mendikbud akan berhasil. Menurutnya, jabatan yang diembannya saat ini, ada kalanya berhasil atau tidak.
"Mundur, yang penting nilai akumulatifnya. Saya tidak punya kebiasaan menanggapi seperti ini," terangnya.
Sejumlah wakil rakyat mendesak M Nuh mundur adalah Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, dan anggota Komisi X DPR Eko Hendro Purnomo.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaSBY Minta Kader Demokrat Tak Janji Muluk-Muluk Khawatir Tidak Bisa Ditepati
Pernyataan itu disampaikan Presiden RI ke 6 itu dalam pidatonya pada pertemuan konsolidasi kader dan calon legislatif dari Partai Demokrat se-Aceh.
Baca SelengkapnyaKPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu
RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR
"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca SelengkapnyaCurhat Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI Sumpah Setia pada Pancasila
Munir berharap agar masyarakat tetap damai dan rukun meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
Baca SelengkapnyaDPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek menyelesaikan kasus TPPO Mahasiswa magang ke Jerman.
Baca SelengkapnyaPKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI
Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaMK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029
Hal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Baca SelengkapnyaDalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK
Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Baca Selengkapnya