Didemo buruh dan sopir angkutan, Gus Ipul janji cari solusi

Merdeka.com - Ribuan buruh dan sopir angkutan menggelar aksi turun jalan, Selasa (31/10) siang. Mereka mengepung Gedung Grahadi Surabaya, Jawa Timur di Jalan Gubernur Suryo, dengan membawa beberapa tuntutan.

Tuntutan para pendemo antara lain; menuntut revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, masalah kenaikan cukai rokok yang mengancam industri rokok dan ujung-ujungnya, PHK masal. Sementara untuk para sopir angkutan, mereka menyuarakan aturan angkutan online yang belum juga tuntas.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur, Ahmad Fauzi mengatakan, penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) sangat tidak relevan dan harus ditolak. "Sebab, di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur sudah menerapkan UMK semua," kata Fauzi.

Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang mewakili Gubernur Soekarwo untuk menemui para buruh menyampaikan, pihaknya akan mencari solusi terbaik untuk menyikapi masalah perburuan. Termasuk persoalan angkutan online yang kian menjamur.

"Ada (persoalan) yang kita teruskan ke pusat, ada yang kita bahas di sini. Masalah tuntutan kenaikan cukai rokok, kemudian juga mengenai masalah ingin merevisi PP 78, dan juga kaitannya pengaturan angkutan online, semua memang harus di bawa ke pusat," terang Gus Ipul di dampingi Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Moh Iqbal.

Tetapi, lanjutnya, ada beberapa yang dibahas di Jawa Timur. "Misalnya UMK. Soal UMP dan soal draf yang mungkin bisa diusulkan ke pusat, itu kita bahas di sini. Tadi ada tujuh poin yang sudah kita sepakati. Nah mudah-mudahan ini menjadi semacam langkah awal kita untuk mengatasi berbagai dinamika perburuan di Jawa Timur," katanya.

Menurut Gus Ipul, menyelesaikan persoalan buruh tidaklah mudah. Perlu ada kehati-hatian dan pendalaman masalah dan duduk bersama.

"Ini yang kita lakukan. Kita tahu bahwa ada yang ingin cepat permasalahannya ini, tetapi ya tidak gampang," katanya.

Misalnya, masih kata Gus Ipul, ingin mengubah PP 78 tahun 2015. Karena jika dibiarkan akan terjadi makin melebarnya kesenjangan antara ring satu dan ring dua.

"Inginnya kan langsung sekarang (selesai) enggak mungkin. PP itu peraturan pemerintah, itu ada proses cukup panjang. Juga yang di depan mata ini adalah PHK akibat kemajuan teknologi. Ini juga harus diatasi dengan bijak, harus hati-hati, pelan-pelan, jangan sampai terjadi suatu masalah yang besar kalau ini dibiarkan. Terutama di lingkungan pabrik rokok. Terus terang ini perlu ada pendalaman yang serius," ucapnya. (mdk/eko)