Didakwa berikan keterangan palsu, Miryam langsung ajukan eksepsi
Merdeka.com - Terdakwa pemberi keterangan palsu dalam sidang korupsi e-KTP, Miryam S Haryani menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Kamis (13/7). Agenda perdana mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum KPK.
Miryam langsung mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan tim jaksa penuntut umum KPK. Miryam didakwa telah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu pada persidangan korupsi proyek e-KTP.
"Saya keberatan yang mulia," kata Miryam seusai surat dakwaan dibacakan oleh jaksa KPK Kresno Anto Wibowo Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).
Diketahui, hari ini Jaksa penuntut umum KPK mendakwa politisi Hanura itu memberikan keterangan palsu. Dakwaan ini menyusul saat Miryam menjadi saksi pada persidangan korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.
Mantan anggota komisi V DPR itu menegaskan tiga penyidik KPK tidak profesional karena telah melakukan tekanan terhadap dirinya saat menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi.
"Hal ini bertentangan dengan keterangan tiga penyidik KPK dan rekaman video pemeriksaan yang menunjukan tidak ada tekanan terhadap terdakwa," tandas Kresno.
Miryam pun didakwa dengan Pasal 22 Jo Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 senagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Korupsi Pengangkutan Batubara dengan Modus Tagihan Fiktif, Eks Kadishub Sumsel Didakwa Rp18 M
Baca SelengkapnyaArief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaKedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menanggapi akan hal tersebut, Bahlil menanggapinya dengan santai dengan ketidaktahuan dirinya akan dilaporkan ke Komisi Antirasuah.
Baca SelengkapnyaSebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat
Baca SelengkapnyaKPK menemukan 15 unit senjata dan peluru tajam untuk senapan laras panjang serta peluru tajam 9 MM.
Baca SelengkapnyaPenghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca SelengkapnyaApa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaKubu mantan Wamenkum HAM Eddy Hiariej menuding Alexander Marwata menggiring opini dan menyebarkan hoaks terkait penetapan tersangka kasus suap dan gratifikasi.
Baca Selengkapnya