Diciduk pesta sabu sama wanita, politisi PKB dilarang dijenguk istri
Merdeka.com - Anggota DPRD Kota Pasuruan dari PKB, Indra Iskandar digerebek Satreskoba Polrestabes Surabaya, saat pesta sabu dengan dua gadis panggilan asal Bali, bertarif Rp 3 juta, pada Rabu (18/11) kemarin. Saat ini, pihak penyidik masih melakukan penyidikan mendalam terhadap politisi berusia 28 tahun, warga Jalan Pattimura, Pasuruan ini.
Karena masih proses pendalaman, sang istri pun dilarang menjenguk yang bersangkutan. Hanya saja, saat Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Pasuruan, M Sodik datang untuk klarifikasi, polisi memberikan toleransi 15 menit untuk menemui Indra.
"Istrinya sudah datang untuk menemui suaminya. Tapi belum bisa (bertemu), karena masih dilakukan penyidikan," kata Wakasat Reskoba Polrestabes Surabaya, I Wayan Winaya, Jumat (20/11).
Tertangkapnya Indra karena kasus narkoba ini membuat DPRD Kota Pasuruan dan partai bereaksi keras. Bahkan, DPW PKB informasinya sudah mengeluarkan surat pemecatan.
Sayang, usai menjenguk Indra di Mapolrestabes Surabaya, Ketua BK DPRD Kota Pasuruan, M Sodik, yang juga dari Fraksi PKB masih enggan memastikan surat pemecatan terhadap Indra.
"Arahnya memang ke sana (pemecatan), tapi saya belum tahu kepastiannya. Yang jelas partai punya sanksi tegas. Apakah akan dipecat, kita lihat saja nanti," dalihnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaKombes Jeki berharap melalui istigasah bersama ini jadi momentum meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat.
Baca SelengkapnyaSoal fotonya bareng Sufmi Dasco Ahmad sebatas silaturahmi antar pimpinan DPR.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca SelengkapnyaKetua DPW NasDem Sumut, Iskandar membenarkan kadernya itu terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK.
Baca SelengkapnyaPKB dan PKS telah sepakat menghadapi pasca-Pilpres dengan bersatu untuk hadapi tantangan yang kian besar.
Baca SelengkapnyaTetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengaku hingga saat ini belum mengetahui sosok yang mendaftar untuk Pilkada DKI Jakarta ke partai politik Koalisi Perubahan yaitu PKB, PKS atau NasDem.
Baca Selengkapnya