Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim menghadiri rapat kerja (raker) bersama Komisi X DPR RI. Dalam rapat tersebut Komisi X meminta penjelasan soal pembayaran biaya SPP lewat fitur GoBills di Aplikasi Go-JEK.

Permintaan klarifikasi tersebut disampaikan oleh Pimpinan Rapat, sekaligus Ketua Komisi X Syaiful Huda ketika memulai rapat. Diharapkan momen rapat juga menjadi wadah Mendikbud menjelaskan secara resmi isu-isu yang muncul, termasuk soal pembayaran biaya SPP dengan GoPay.

"Mohon dijelaskan Mas Menteri. Ruangan ini, juga menjadi tempat Mas Menteri memberikan jawaban yang resmi," ungkapnya, di ruang rapat Komisi X, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/2).

Menanggapi permintaan tersebut, Nadiem pun angkat suara serta menjelaskan pembayaran biaya SPP sekolah lewat platform digital. Termasuk lewat fitur GoBills di aplikasi GO-JEK.

Nadiem mengaku terkejut bahwa kabar tersebut kemudian dihubung-hubungkan dengan dirinya. Mengingat dirinya pernah menjabat sebagai CEO GO-JEK.

"Saya pun dapat berita ini kaget langsung dari HP saya. (ketawa garing). Kenapa ini menjadi suatu isu? Jadi saya harus mengetahui sebenarnya apa yg terjadi?" katanya.

Mempunyai Integritas

Dia pun menegaskan bahwa dirinya memiliki integritas. Dalam arti pembayaran biaya SPP lewat platform digital tersebut tidak ada kaitannya dengan status dirinya sebagai pendiri dan CEO GO-JEK.

"Ada tiga hal yang harga mati dengan saya sebagai individu. Nomor satu adalah NKRI, nomor dua pancasila, dan nomor 3 adalah integritas. Itu adalah satu hal yang selalu saya tidak pernah meragukan diri saya dan orang-orang tidak pernah meragukan integritas saya," tegasnya.

"Makanya kalau ada komen-komen seperti itu saya ekstra jengkel. Karena itu merupakan satu hal yang saya sangat bangga dengan diri saya untuk bisa menjaga integritas," imbuhnya.

Dia menjelaskan, bahwa hadirnya fitur GoBills merupakan salah satu bentuk persaingan biasa antara para pemain dompet digital. Hal tersebut murni langkah bisnis GO-JEK yang tidak ada kaitannya dengan dirinya.

"Memang kompetisi bebas antara semua dompet digital di indonesia. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," papar Nadiem.

Sekolah, kata dia, bebas memilih platform dompet digital yang ada saat ini. Sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing sekolah.

"Semua bisa menerima apapun, mau itu GoPay, mau itu OVO, mau itu LinkAja, mau itu Dana. Semua dompet digital akan bermain di semua jenis merchant, mau itu restoran, sekolah swasta, warung pinggir jalan dan lainnya."

Dia pun menjamin bahwa sebagai pejabat pemerintah, dirinya tidak akan melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya konflik kepentingan.

"Saya sudah melepaskan semua kewenangan semua posisi dan itu mohon ditanya langsung kepada perusahaannya karena saya berdedikasi diri, mencoba menyempurnakan sistem pendidikan," tegas dia.

Dia pun menegaskan bahwa tidak pernah ada kebijakan soal pembayaran biaya SPP lewat platform digital. Artinya sekolah bebas memilih metode pembayaran biaya.

"Sekolah itu bebas memilih mau dia bank apa mau dia dompet digital apa dia menggunakan. Bayangkan kalau misalnya anggota-anggota di Komisi X itu kalau menggunakan Gofood itu artinya ada konflik kepentingan dengan saya," terang dia.

"Tetapi ya enggak apa ini namanya demokrasi dan di demokrasi kita harus selalu mempertanggungjawabkan kritik apapun di masyarakat dan karena itu saya menjawab hari ini. Semoga ini sudah menuntaskan isu ini," tandasnya.