Diberi soal UUD, calon Dirjen Pemasyarakatan tak bisa kerjakan
Merdeka.com - Peserta calon Dirjen Pemasyarakatan mulai menjalani tes ujian. Salah satu peserta ujian, Kepala Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM Ambeg Paramarta mengeluhkan sulitnya soal pilihan ganda.
Menurutnya, ada lima soal pilihan ganda yang sulit. "Kami sempat berpikir pertanyaan itu tidak akan keluar saat ujian, mungkin pertanyaan itu diberikan kepada anak SMA akan lebih pas," kata Ambeg setelah menyelesaikan ujian tertulis di Ruang Graha Pengayoman Kantor Kemenkum HAM, Selasa (17/9).
Lima soal pilihan ganda tersebut membahas mengenai undang-undang dasar. Sedangkan untuk soal esai mengenai wawasan kebijakan strategis tentang pembenahan lembaga masyarakat. Contohnya seperti kasus Cebongan.
"Contoh pertanyaannya, bagaimana struktur undang-undang dasar setelah amandemen? Apa Batang tubuh penjelasan atau pembukaan batang tubuh, itukan membingungkan," jelas Ambeg.
Ambeg menilai, soalnya ujian seleksi calon dirjen pemasyarakatan kebanyakan mengenai substansi kemasyarakatan dan tentang teknis dan mengenai strategi implementasi.
Sementara peserta lain, Nasfri Adisyahmeta Yusar juga mengeluhkan hal sama. Soal pilihan ganda mengenai undang-undang lebih sulit dibandingkan dengan soal lainnya.
"Ujian tadi berat, terutama 50 pilihan ganda itu teknis banget, isinya tentang pasal-pasal dan undang-undang dasar. Ya jawabnya common sense saja," jelasnya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca SelengkapnyaSeorang pembudidaya belut mampu kembangkan hingga 200 kolam meski sempat diremehkan hingga merugi.
Baca SelengkapnyaJaksa menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Keterampilan hidup merupakan pembelajaran berharga yang akan berguna sepanjang masa bagi anak-anak.
Baca SelengkapnyaPerguruan tinggi dinilai mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dari penelitian untuk memberikan manfaat langsung.
Baca SelengkapnyaKedua terdakwa dinilai telah melakukan perbuatan tak berperikemanusiaan. Sehingga tak ada yang meringankan.
Baca SelengkapnyaSaat pertama kali berkenalan, keduanya sama-sama memiliki latar belakang ekonomi yang sulit.
Baca SelengkapnyaNamanya dianggap terlalu Jawa hingga tidak diizinkan sekolah di institusi pendidikan milik Belanda
Baca SelengkapnyaKomnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir.
Baca Selengkapnya