Dianggap Layak Gantikan Nadiem, Abdul Mu'ti Wait and See
Merdeka.com - Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti disebut layak menakhodai kementerian hasil peleburan antara Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Dia dianggap pantas menggantikan Nadiem Makarim yang saat ini menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).
Merespons selentingan itu, Mu'ti mengatakan bahwa penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Dia mengaku belum ada pembahasan soal itu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Sampai saat ini tidak ada komunikasi dengan saya ataupun Ketua Umum PP Muhammadiyah terkait jabatan Mendikbud-Ristek," ucap Mu'ti saat dikonfirmasi Liputan6.com pada Kamis malam (15/4).
Saat ditanya kesiapannya jika di kemudian hari diminta menempati posisi menteri, Mu'ti hanya menyebut dirinya enggan mengomentari hal yang belum terjadi.
"Saya tidak mau berandai-andai. Wait and see saja," pungkasnya.
Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memutuskan untuk menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sehingga nomenklaturnya berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
"Apakah hasil keputusan rapat badan musyawarah pengganti rapat konsultasi terhadap penggabungan dan pembentukan dapat disetujui? " tanya Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam Sidang Paripurna DPR RI Ke-16 di Kompleks DPR RI, Jakarta, Jumat (9/4/2021).
Peserta sidang menjawab, "setuju." Dan segera Sufmi Dasco mengetuk palu tanda sahnya keputusan tersebut.
Keputusan itu merupakan tindak lanjut dari Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 Perihal Pertimbangan Pengukuhan Kementerian.
Selain meleburkan Kemenristek ke Kemendikbud, DPR juga memutuskan untuk membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Investasi.
"Pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan," ujar Sufmi.
Reporter: Yopi Makdori (Liputan6.com)
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
NU dan Muhammadiyah berharap rakyat bisa menerima apapun hasilnya
Baca SelengkapnyaKementerian Agama (Kemenag) akan menjadwalkan sidang isbat penentuan 1 Syawal atau hari Lebaran Idulfitri pada Selasa (9/4).
Baca SelengkapnyaKetika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Yaqut mengatakan, pemilu sebagai pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali sehingga dijalankan dengan penuh riang gembira.
Baca SelengkapnyaPerbedaan pilihan saat Pemilu lalu seharusnya bisa disikapi dengan bijak. Sudah saatnya semua pihak ikut menjaga situasi tetap tenang terlebih di bulan Ramadan.
Baca Selengkapnya"Kalau misalkan diperintahkan, saya sebagai mantan prajurit saya siaplah apapun," kata Dudung
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, KPU maupun Bawaslu tidak bisa dilakukan angket.
Baca SelengkapnyaApabila masyarakat nekat membawa barang di luar ketentuan maka akan dikenakan denda.
Baca SelengkapnyaKadispenau kini dijabat Marsekal Pertama TNI Bambang Juniar Djatmiko.
Baca Selengkapnya