Dialog Dengan Para Dubes RI, Mahfud Jelaskan Pendekatan Kesejahteraan untuk Papua

Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali menegaskan bahwa pembangunan di Papua dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan dan dialog. Dia bilang, terkait isu Papua pemerintah melakukan pendekatan kesejahteraan yang komprehensif.

Hal ini ditegaskan Menko Polhukam Mahfud MD saat Dialog Virtual bersama Kementerian Luar Negeri serta dihadiri Kedutaan Besar Republik Indonesia di Asia Pasifik, Amerika dan Eropa, serta perwakilan RI di Afrika, Kamis (15/7).

"Terhadap isu Papua pemerintah melakukan pendekatan penanganan mengedepankan kesejahteraan yang komprehensif semua aspek. Dan dalam menghadapi separatisme, pemerintah mengedepankan dialog, dan untuk KKB dilakukan penegakan hukum," ujar Mahfud.

Mahfud menjelaskan, dirinya cukup intens dialog dan bertemu dengan tokoh-tokoh Papua baik tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah serta pimpinan DPRP. Menurutnya, semua mendukung Papua dibangun dengan damai.

Namun, lanjut Mahfud, selain memperkuat pendekatan kesejahteraan dan kedamaian, keamanan masyarakat Papua dari ancaman terorisme juga harus dijamin negara dengan sebaik-baiknya.

Mahfud menyampaikan, posisi konstitusional Papua sebagai bagian sah dari NKRI dan sesuai dengan hukum internasional dalam Majelis Umum PBB No. 2504.

Dalam kesempatan ini, selain mendapatkan arahan dari Menko Polhukam dan Menteri Luar Negeri, para duta besar juga mendapatkan paparan perkembangan tentang Papua oleh pimpinan BIN, Polri, BNPT, dan PPATK.

Mendengar paparan Mahfud dan beberapa pejabat terkait, Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya mengapresiasi inisiatif Menko Polhukam Mahfud MD untuk pertemuan yang sedang digelar hari ini. Dia berharap acara dialog seperti ini dilakukan secara rutin.

"Kami juga mengapresiasi pada upaya-upaya yang dilakukan pak Menko Polhukam untuk menjelaskan ke publik soal Papua menjadi satu pintu, karena selama ini terlalu banyak pintu yang menyampaikan kebijakan soal Papua," ujar Dubes Tantowi.

Tantowi juga mengingatkan pemerintah tentang narasi Papua, agar persoalan Papua tidak dijelaskan dengan narasi menggelontorkan uang yang banyak. Tetapi dengan menyentuh isu utamanya yakni soal keadilan, perlakuan, dan penegakan HAM.

Sementara itu, Dubes Andri Hadi dari Brussels, Belgia, menyampaikan bahwa semua negara di Eropa mendukung pemerintah Indonesia dalam hal kebijakan tentang Papua.

Menjawab berbagai masukan beberapa saran dan masukan Dubes RI, Menko Polhukam menegaskan forum dialog ini untuk menyamakan persepsi tentang apa yang pemerintah lakukan dan akan pemerintah lakukan tentang penanganan masalah Papua.

"Saya gembira respons dari para Dubes sangat baik. Masukan dari para Duta Besar sangat bermanfaat buat pemerintah, akan kita olah dan tindak lanjuti," pungkas Mahfud.